.webp)
Calon presiden (capres) Ganjar Pranowo menyampaikan, anggaran Kementerian Pertahanan (Kemenhan) mesti 1-2% dari produk domestik bruto (PDB). Hal itu disampaikan Ganjar saat menyampaikan visi misi dalam debat capres.
"Untuk itulah pertahanan kita mesti masuk pada wilayah 5.0 dengan teknologi sakti, rudal hipersonik, senjata cyber, sensor kuantum dan sistem senjata otonom dan itu bisa dilakukan kalau anggaran dari Kemenhan itu 1-2% dari PDB," katanya dalam Debat Ketiga Capres 2024 di Istora Senayan, Jakarta, Minggu (7/1/2024).
Ganjar mengatakan, sistem pertahanan rakyat semesta mesti didorong. Pihaknya ingin pertahanan betul-betul berlapis serta menjadikan benteng pertahanan nusantara sebagai sebuah satu kesatuan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Dan kita perlu penataan gelar pasukan karena IKN menjadi pusat gravitasi dan ini bagian antisipasi tarung global antara Amerika Serikat dan Tiongkok," katanya.
Untuk diketahui, anggaran pertahanan yang dialokasikan untuk Kementerian Pertahanan pada 2024 tertuang dalam UU Nomor 19 Tahun 2023 tentang APBN 2024. Sedangkan rinciannya diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 76 Tahun 2023.
Pada Lampiran III perpres tersebut, total anggaran Kemenhan ditetapkan sebanyak Rp139,27 triliun. Ini juga mencakup pertahanan tiga matra Tentara Nasional Indonesia (TNI), yakni Angkatan Darat (AD), Angkatan Laut (AL), dan Angkatan Udara (AU).
Anggaran tersebut tak seluruhnya digunakan untuk belanja atau Modernisasi Alutsista (alat utama sistem senjata). Ada tiga jenis belanja yakni belanja pegawai Rp 54 triliun, barang Rp 44 triliun, dan belanja modal Rp 40 triliun.
Untuk program modernisasi alutsista, non-alutsista, dan sarana prasarana pertahanan terbagi dalam Rp 3 triliun belanja barang dan Rp 19 triliun untuk belanja modal. Sedangkan untuk keperluan TNI, antara lain dipakai untuk markas besar TNI AD Rp 58 triliun, markas besar TNI AL Rp 25 triliun, dan markas besar TNI AU Rp 18 triliun.
(acd/das)
