Anies Bandingkan Kenaikan Gaji TNI-Polri di Era SBY & Jokowi, Beda Jauh!

Anies Bandingkan Kenaikan Gaji TNI-Polri di Era SBY & Jokowi, Beda Jauh!

Anisa Indraini - detikFinance
Minggu, 07 Jan 2024 21:51 WIB
Calon presiden (capres) nomor urut 2, Prabowo Subianto, mengatakan capres nomor urut 1, Anies Baswedan, menyampaikan data-data yang keliru. (YouTube KPU)
Foto: Calon presiden (capres) nomor urut 2, Prabowo Subianto, mengatakan capres nomor urut 1, Anies Baswedan, menyampaikan data-data yang keliru. (YouTube KPU)
Jakarta -

Capres nomor urut 1, Anies Baswedan membandingkan kenaikan gaji TNI hingga Polri di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Menurutnya, kesejahteraan abdi negara di era saat ini tidak dipikirkan dengan serius.

Anies mengatakan kenaikan gaji TNI hingga Polri di era SBY terjadi sebanyak sembilan kali. Sementara di era Jokowi hanya tiga kali yakni pada 2015 sebesar 5%, 2019 sebesar 5%, dan 2024 sebesar 8%.

"Di era Pak SBY kenaikan gaji terjadi sembilan kali. Selama era ini hanya naik gaji tiga kali dan akan naik nanti tahun depan (2024) karena menjelang Pemilu mungkin naik gajinya. Tapi di sisi lain kesejahteraannya tidak dipikirkan dengan serius," kata Anies dalam Debat Ketiga Capres 2024 di Istora Senayan, Jakarta, Minggu (7/1/2024).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Berbeda dengan pemerintahan SBY yang selalu menaikkan gaji PNS hampir setiap tahunnya. Kenaikan terjadi pada 2004 sebesar 15%, 2007 dan 2008 20%, 2009 naik 15%, 2010 naik 5%, 2011 naik 10%, 2012 naik 10%, 2013 naik 7%, dan 2014 naik 6%.

Padahal menurut Anies, TNI hingga kepolisian telah bekerja luar biasa di lapangan dan harus diberikan rasa hormat dengan kenaikan gaji yang mumpuni. Ia pun menjanjikan adanya kenaikan gaji setiap tahun jika terpilih jadi presiden nanti.

ADVERTISEMENT

"Bila saya ditugasi maka kenaikan gaji dilakukan tiap tahun. Perumahan prajurit TNI dipastikan dibangun sehingga mereka tidak perlu ngekos, tidak perlu sewa dan mereka bisa tenang. Mereka diminta mempertahankan setiap jengkal tetapi kita tidak memberikan tempat tinggal bagi mereka berdinas, itu tidak benar, itu harus dikoreksi," tegas Anies.

Anies pun menyoroti banyaknya kementerian yang berusaha untuk menaikkan tukinnya. Di samping itu, keselamatan TNI yang dianggap berisiko karena alat-alat alutsista bekas.

"Tukin hanya 80%. Lihat Kementerian Keuangan, Kementerian PUPR, menteri-menterinya mengusahakan peningkatan tukin mereka. Lalu kita lihat alutsista yang bekas yang itu resikonya adalah keselamatan TNI kita, mereka bekerja keras menjaga setiap jengkal tanah republik ini, tetapi mereka tidak didukung dengan policy," ucapnya.

Atas kondisi itu, Anies menilai skor pertahanan Indonesia di bawah 5. Jumlah itu lebih kecil dibandingkan capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo yang menilainya dengan skor 5.

"Menurut saya skornya justru di bawah 5, kalau 5 itu ketinggian," tutur Anies.

(aid/rrd)

Hide Ads