.webp)
Diana mengatakan, praktik ini banyak terjadi di luar Provinsi DKI Jakarta. Menurutnya masalah ini harus menjadi perhatian pemerintah pusat.
"Mereka menghalalkan, kalau kita istilahnya under table. Itu selalu banyak. Hal-hal yang menurut kita itu adalah kebijakan pusat, tidak perlu lagi ada tanda kutip, tambah-tambah sesuatu," katanya dalam konferensi pers Dialog Capres bersama KADIN: Menuju Indonesia Emas 2045 di Djakarta Theater, Jakarta, Rabu (10/1/2024).
Diana menambahkan, meski pengusaha berbisnis di daerah bukan berarti ongkos pengeluaran bisnis mereka berkurang. Malah pengusaha dikenakan biaya-biaya yang seharusnya tidak perlu keluar.
"Ini bukan berarti kalau di daerah kita malah mengurangi cost, biaya tinggi, tapi justru kami membuka usaha di daerah mendapatkan cost-cost yang di luar yang kami rasakan di DKI Jakarta," tuturnya.
Diana menuduh Pemerintah Daerah seolah-olah lepas tangan terhadap kejadian ini. Menurutnya harus ada kebijakan atau peraturan untuk tidak mengganggu investasi di daerah.
"Terutama ada teman-teman saya sebut LSM ini terkadang yang tadi saya sampaikan bahwa pemerintah daerah seolah-olah tidak tahu atau tidak melihat. Harusnya ini kan dibuat kebijakannya, tidak boleh diganggu kalau ada investasi yang masuk," imbuhnya.
Ia menyatakan saat pengusaha membuka investasi di daerah, hal ini bakal menjadi keuntungan bagi warga lokal. Pasalnya investasi tersebut pasti akan menyerap tenaga kerja lokal.
Namun ia merasa belum semua pemerintah daerah mendukung investasi yang masuk ke daerah mereka. Hal ini berbeda dengan di DKI Jakarta yang sudah memiliki sistem baik.
"DKI Jakarta sudah tersistem sehingga kami berharap teman-teman, saya mewakili Kadin daerah, itu menginginkan nanti pemerintah pusat kalau ada kebijakan melihat ke bawah, apakah ini sudah jalan di bawah," bebernya. (ily/das)
