.webp)
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengatakan tahun ini mengusung metode audit 5.0 tahun untuk memastikan percepatan pelaksanaan 5 program prioritas Ekonomi Biru. Tujuannya agar program tersebut bisa berdampak positif pada keberlanjutan ekologi, ekonomi, dan kehidupan sosial masyarakat.
"Kami mencoba mengembangkan yang disebut audit 5.0. Kami tidak saja mengumpulkan data-data, tapi lebih kepada menganalisa data-data tersebut. Dan kalau kita melaksanakan ini, KKP menjadi kementerian pertama yang melaksanakan (audit 5.0). Jadi pelaksanaan itu bukan saja kepada output base tapi kepada outcome base," ujar Inspektur Jenderal KKP, Tornanda Syaifullah dalam keterangan tertulis, Kamis (11/1/2024).
Hal tersebut disampaikan Tornanda dalam konferensi pers Outlook dan Program Prioritas Sektor Kelautan dan Perikanan Tahun 2024 di Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan di Jakarta, Rabu (10/1).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Tornanda menjelaskan penerapan audit 5.0 menjadi bagian dari peningkatan strategi yang dilakukan pihaknya dalam mengawal implementasi 5 program prioritas Ekonomi Biru. Untuk mendukung penerapan audit 5.0, pihaknya juga telah lebih dulu mengembangkan analisis big data yang terintegrasi dengan seluruh untuk kerja, khususnya dalam pengawasan.
Ia melanjutkan selain penguatan teknologi audit, pihaknya juga akan terlibat dalam setiap perencanaan hingga pelaksanaan regulasi maupun program kerja yang dilakukan setiap unit kerja.
"Semua ini akan bermuara pada penilaian apakah terjadi efisiensi dan efektivitas pada semua program, khususnya program-program berbasis Ekonomi Biru. Kedua, hasil yang kami bangun ini nanti menjadi gap improvement bagi setiap mitra kami eselon I untuk perbaikan kelanjutannya. Ketiga meningkatkan angka kepatuhan untuk menekan angka fraud," jelasnya.
Pada kesempatan yang sama, Dirjen Perikanan Budi Daya TB, sekaligus Plt Dirjen Perikanan Tangkap KKP, Heru Rahayu menuturkan Kementerian Kelautan dan Perikanan masih akan melanjutkan pelaksanaan 5 program Ekonomi Biru di tahun ini. Kelima program tersebut adalah perluasan kawasan konservasi laut, penangkapan ikan secara terukur berbasis kuota, pengembangan perikanan budidaya di laut, pesisir dan darat yang berkelanjutan, pengawasan dan pengendalian pesisir dan pulau-pulau kecil, serta pembersihan sampah plastik di laut melalui gerakan partisipasi nelayan atau Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut.
Ia mengatakan dari sisi hulu, penguatan akan dilakukan di berbagai lini di antaranya melengkapi infrastruktur pelabuhan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, hingga menggencarkan sosialisasi penangkapan ikan terukur berbasis kuota sebelum program ini berjalan tahun depan. Pembangunan modeling budidaya perikanan di darat, laut, dan pesisir juga masih akan terus dilakukan.
"Di budidaya dan di tangkap itu sebetulnya bagiannya di hulu. Jadi kami mencoba mengawal ini semua supaya semua kebijakan yang ada 5 tadi kami coba terjemahkan dengan baik," ujar Heru.
Sementara, untuk program perluasan kawasan konservasi, pengawasan dan pengendalian pesisir serta pulau-pulau kecil, hingga gerakan nasional Bulan Cinta Laut akan dikebut pelaksanaannya tahun ini. Untuk perluasan kawasan konservasi misalnya, tahun ini KKP ditargetkan mencapai luasan 29,3 juta hektare.
Di sisi lain, Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut (PKRL) Victor G Manoppo optimistis dapat mencapai angka tersebut. Tahun 2023 lalu, KKP bahkan berhasil melampaui target yang telah ditetapkan.
"Dari 5 program prioritas KKP, ada tiga di bawah tanggung jawab Ditjen PKRL. Tahun kemarin sudah dilaksanakan dari target yang ditetapkan. Rata-rata kita bisa mencapai seratus persen bahkan ada yang lebih. Pertama kaitannya dengan perluasan kawasan konservasi dari target tahun 2023 itu 29,1 juta yang kita capai justru 29,2 juta hektare," terangnya.
Substansi pelaksanaan 5 program prioritas Ekonomi Biru pun tak bebas dari penjaminan mutu produk perikanan serta peningkatan daya saing produk perikanan. Tahun ini, KKP menargetkan perluasan pasar produk di ranah global, penguatan sistem logistik dan penjaminan mutu dari hulu hingga hilir sektor perikanan.
Sementara itu, Dirjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP) Budi Sulistyo memaparkan di akhir tahun 2023 produk perikanan Indonesia tidak lagi dikenakan tarif untuk masuk ke pasar Jepang. Ini tentunya menjadi langkah yang sangat baik dalam mencapai target ekspor produk perikanan di tahun 2024 sebesar USD7,20 miliar.
Plt Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BP2MKHP) KKP, Ishartini menambahkan untuk mendukung penguatan daya saing tersebut, unit kerja di 38 provinsi akan membantu penjaminan mutu dari hulu hingga hilir.
"Sehingga produk kelautan dan perikanan aman untuk dikonsumsi, untuk ekspor, maupun juga untuk domestik," ucapnya.
Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia I Nyoman Radiarta turut menambahkan sepanjang tahun 2024 KKP juga mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia di sektor kelautan perikanan melalui satuan pendidikan, pelatihan dan peran penyuluh perikanan yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Saat ini KKP pun memiliki 11 satuan pendidikan tinggi serta 4.200 penyuluh perikanan.
"Kami mendukung dan mengawal program prioritas yang direncanakan KKP melalui fungsi dalam rangka menyiapkan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan," terang Nyoman.
Sekretaris Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Suharta juga menuturkan KKP akan memperketat pengawasan di laut terhadap praktik-praktik IUU fishing. Dengan adanya penambahan armada kapal pengawas serta petugas patroli pada tahun 2023, serta dukungan teknologi berbasis satelit Command Center, pengawasan di laut akan semakin optimal di tahun ini.
"Ke depan dengan Command Center kami mengembangkan sistem pengawasan dengan menggunakan AI. Ke depan disusun konsep sistem pengawasan cerdas sehingga tidak perlu banyak usaha untuk menggerakan kapal dan sdm," bebernya.
Sebagai informasi, sebelumnya Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono memastikan pelaksanaan program Ekonomi Biru akan dikebut tahun ini. Langkah tersebut untuk menjamin keberlanjutan ekologi dan memacu pertumbuhan ekonomi nasional melalui sektor kelautan dan perikanan.
(prf/ega)
