.webp)
Calon presiden (capres) nomor urut 2, Prabowo Subianto menyoroti rasio pajak Indonesia yang lebih rendah dibandingkan negara-negara tetangga seperti Thailand hingga Vietnam.
Prabowo memperkirakan, saat ini rasio pajak Indonesia berada di sekitar 12%. Sementara, Thailand dan Vietnam tercatat di kisaran 16-18%.
"Saya bertanya-tanya, apa sih bedanya kita dengan orang Thailand dan orang Vietnam? Apa kita lebih bodoh atau apa masalahnya? Jadi, they can do it, we must so do it. Kita tidak boleh menyerah," kata Prabowo, dalam Dialog Capres 02 Prabowo Subianto bersama Kadin, di Djakarta Theater, Jakarta Jumat (12/1/2024).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dalam menghadapi kondisi ini, menurutnya salah satu kuncinya adalah kehendak politik atau political will, misalnya dengan melakukan digitalisasi dan yang lainnya.
"Dan kalau ada political will, kita cari upayanya, antara lain dengan komputerisasi, dengan digitalisasi, dan dengan efisiensi, dan transparansi," imbuhnya.
Bentuk Badan Penerimaan Negara
Oleh karena itu, salah satu hal yang diusulkannya adalah membentuk Badan Penerimaan Negara untuk mengoptimalkan penerimaan pajak. Kehadiran badan independen ini akan dipisahkan dari Kementerian Keuangan supaya lebih efisien.
"Supaya lebih efisien. Menteri Keuangan tidak perlu mikirin atau mengurusi itu, ada badan khusus. Kemudian kita pisahkan antara treasury, pengelolaan kekayaan negara, dan penerimaan. Sasaran kita, harus naik dari 12%. Kita harus naik 5% atau 6%," ujar Prabowo.
Selain itu, menurutnya pemerintah Indonesia juga perlu menggencarkan belanja lewat e-Katalog demi mengurangi kebocoran hingga korupsi. Prabowo menilai, hal terpenting ialah bagaimana membuat sistem yang lebih efisien.
"Kita perluas istilahnya pembayar pajak. Jangan yang sudah baik, sudah taat, diperas terus. Itu namanya adalah yang sering disebut berburu di kebun binatang. Kita tidak ada tantangan dan di ujungnya pengalaman banyak negara yaitu justru akan menimbulkan penggelapan pajak," pungkasnya.
(shc/ara)
