DPR Panggil 3 BUMN Energi

Solo - Ledakan pipa gas di Porong, Sidoarjo, masih mengakibatkan pasokan gas ke PT Petrokimia Gresik (PT PG) untuk bahan baku pupuk masih terhambat. PLN pun keberatan membagi pasokan gasnya ke PT PG. Akibatnya produksi pupuk PT PG pun tersendat. Kondisi ini berdampak besar pada sektor pertanian karena saat ini mulai memasuki masa tanam. Fakta tersebut membuat Komisi VI DPR prihatin. Mereka berencana memanggil Pertamina, PLN dan PGN. Anggota Komisi VI DPR RI, Aria Bima, memaparkan sebagai produsen pupuk bersubsidi, PT PG memproduksi 40 ribu ton per bulan pupuk urea dan 20 ribu ton per bulan pupuk ZA. Dia memastikan bulan November dan Desember PT PG tidak akan mampu memenuhinya akibat pasokan terhenti. Jebolnya pipa gas itu, kata Bima, jika diatasi dengan relokasi pipa utama butuh waktu 10 bulan sehingga praktis PT PG tidak akan berproduksi. Sedangkan solusi lain yang mungkin lebih bisa ditempuh untuk mengamankan produksi pupuk adalah pembagian gas yang dipasok ke PLN ke PT PG. "Namun nampaknya PLN juga keberatan karena harus mengganti dengan bahan bakar yang harganya jauh lebih mahal, padahal saat ini PLN juga tidak ada uang," ujar Aria Bima kepada wartawan di Solo, Rabu (29/11/2006) pagi. Pemerintah juga tidak dapat memaksa Pupuk Kaltim dan Pupuk Sriwijaya untuk menambah kapasitas produksi untuk memenuhi kebutuhan pupuk nasional. Hal itu dikarenakan pasokan gas di kedua perusahaan produsen pupuk itu juga terbatas dan mereka saat ini sudah brproduksi secara maksimal. Dalam kondisi seperti itu, menurut Bima, yang jelas-jelas dirugikan secara langsung adalah petani karena produksi pupuk tidak sesuai target. Padahal bulan Desember nanti para petani akan memasuki musim tanam sehingga krisis pupuk akan mengakibatkan gagal panen. "Melihat pengalaman selama ini Pemerintah juga hanya berwacana tanpa tindakan konkret untu kmenyelesaikan persoalan-persoalan rakyat, khususnya petani. Apalagi dengan mentradisinya pemecahan pragmatis impor beras sebagai solusi persoalan pangan nasional," kata Bima. Melihat kondisi itu DPR, khususnya Komisi VI yang menangani bidang tersebut dalam waktu dekat akan memanggil dan mendesak Perushaan Gas Nasional (PGN), PLN dan Pertamina untuk mencari solusi agar produksi pupuk subsidi di PT PG tetap bisa berjalan. "Semua pihak harus berkomitmen kepada petani. Keberadaan Urea dan ZA di musim tanam ini harus dipenuhi. Karena Pupuk Kaltim dan Sriwijaya tidak mungkin menambah kapasitas produksi maka PT Petrokimia Gresik harus tetap berproduksi. Jika tidak maka gagal panen mengancam petani," kata Bima. (mbr/mar)