Jelang 'Kawin Emas' RI-Jepang, SBY Ingin Hapus Kecurigaan

St Petersburg - Pemerintah ingin menepis persepsi dan kecurigaan atas perundingan perdagangan dalam WTO, APEC, dll, yang dianggap tidak nyata dan tidak dirasakan langsung oleh masyarakat. Menurut Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), perundingan tingkat bilateral dan multilateral itu tidak hanya terkait dengan kepentingan bisnis besar."Menyambut 50 tahun hubungan bilateral kita dengan Jepang, kita ingin mengubah persepsi kecurigaan, kalau kita investasi, trade, WTO, APEC dll, itu hanya mengait pada kepentingan big bisnis, dampaknya oleh rakyat kebanyakan sering dinyatakan tidak nyata tidak dirasakan secara langsung," jelas SBY.Presiden menyampaikan hal itu dalam perbincangan di atas pesawat kepresidenan Airbus A 330-341 yang bertolak menuju St. Petersburg, Rusia, dari bandar udara internasional Haneda, Tokyo, Rabu (29/11/2006) seperti dilaporkan reporter detikcom, Nurul Qomariyah yang ikut dalam rombongan.Untuk itu, lanjut presiden, dalam kurun waktu 2 tahun menjelang 50 tahun hubungan Indonesia-Jepang, harus dimanfaatkan untuk menunjukkan bahwa kerjasama itu bermanfaat dan menyentuh langsung rakyat."Oleh karena itu, saya berpendapat, 50 tahun atau 2 tahun dari sekarang utk menunjukkan bahwa persahabatan dan kerjasama Indonesia-Jepang itu meaningfull, betul-betul dirasakan dalam soft power relation," jelas presiden.Dan Indonesia-Jepang saat ini tengah menuju hubungan tersebut setelah ditandatanganinya pokok kesepakatan Economic Partnerships Agrement (EPA). Jika nantinya EPA difinalisasi, pemerintah berharap UKM Indonesia punya harapan untuk bangkit. "Artinya, kepentingan menengah ke bawah turut dibawa dalam EPA ini, termasuk lancarnya arus barang dan jasa kita ke Jepang, begitu juga arus barang dan jasa dari Jepang. Itu baiknya EPA akan dirasakan secara luas termasuk oleh kelompok usaha kecil dan menengah," jelas presiden.Selain sektor usaha, sektor pendidikan juga perlu disentuh dalam kerangka ini, misalnya dengan mendirikan sekolah berbahasa asing. "Kita belum punya institusi yang sahih, kredibel di bidang ini seperti yang dimiliki Cina dan AS. Satu institute, lembaga bisa digunakan oleh pegawai negeri yang mau ke luar negeri atau calon-calon diplomat, bisa untuk kita gunakan untuk kepentingan komersial," jelasnya.Dengan kerangka kerjasama EPA yang telah disepakati pokok-pokoknya, lanjut presiden, Indonesia akan segera mengejar ketertinggalan di negara lain seperti Malaysia, Filipina, Singapura dan Meksiko yang telah terlebih dahulu meneken MoU dengan Jepang. Meksiko sendiri mendapat keuntungan dengan peningkatan investasi sekitar 30 persen setelah menandatangani EPA dengan Jepang."Saya ibaratkan, kita masih lewat jalan biasa sedangkan Malaysia, Singapura, Filipina yang juga kompetitor sudah melewati jalan tol, kita masih di jalan biasa. Karena itu kita ingin agar EPA bisa segera dirampungkan," tandas SBY.p-Khusus untuk Jabar, pada bulan Desember, dua pipa akan menyalurkan gas, satu melalui Cilegon, dan satu melewati Muara Tawar."Kalau itu masuk, 700 mmbtu, bisa memenuhi kebutuhan Jabar, dengan subyek harganya cocok," kata Purnomo. (qom/qom)