Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan akan mendapat 2 tugas baru di awal tahun 2024 ini. Tugas terbaru yang menanti Luhut ialah terkait pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN).
Sekretaris Jenderal Dewan Energi Nasional (DEN) Djoko Siswanto mengungkap, pihaknya telah menyelesaikan draft struktur tim percepatan pembangunan PLTN yakni Nuclear Energy Program Implementing Organization (NEPIO). Dalam struktur tersebut, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) akan bertindak sebagai ketua tim.
Sebagaimana diketahui, Luhut Binsar Pandjaitan merupakan Menko Marves saat ini.
Lebih lanjut, Djoko menerangkan, untuk mengkomersialkan nuklir harus memenuhi rekomendasi dari International Atomic Energy Agency (IAEA). Indonesia, harus memenuhi 19 persyaratan.
"16 (persyaratan) kita sudah, 3 lagi salah satunya NEPIO, kemudian dukungan stakeholders, satu lagi kebijakan pemerintah," kata Djoko di kantornya, Jakarta, Rabu (17/1/2024).
Dia mengatakan, pihaknya telah berkirim surat ke Ketua DEN dalam hal ini Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Ketua DEN yakni Wakil Presiden Ma'ruf Amin untuk meminta arahan terkait pembentukan NEPIO dan pembangunan nuklir.
"Ini susunan organisasi yang sudah kita paparkan sidang anggota DEN, dan selanjutnya dalam sidang paripurna yang dipimpin Bapak Presiden akan kita paparkan juga sekaligus meminta arahan," jelasnya.
Dalam susunan pengurus NEPIO di antaranya Menko Marves akan menjadi Ketua Tim dan Menteri ESDM menjadi Ketua Harian.
"Di situ ketuanya Menko Marinves, ketua harian Menteri ESDM," katanya.
Sebelumnya, Luhut juga mengaku mendapatkan tugas baru dari Presiden Jokowi. Tugas itu berkaitan dengan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional.
Luhut menjelaskan Perpres dikeluarkan untuk menyatukan sistem pemerintahan dengan berbasis elektronik. Hal ini dilakukan salah satunya untuk menunjang akurasi data pemerintah.
"Presiden keluarkan Perpres 82 ya untuk menyatukan pemerintahan itu dengan berbasis elektronik, supaya kita punya data yang akurat gitu. Sebenarnya jumlah pegawai kita berapa sih, mungkin itu juga belum tahu persisnya. Bantuan sosial berapa yang orang harus dapat, kemiskinan dan sebagainya," ungkap Luhut dalam keterangan video pada akun Instagram resminya, Jumat (12/1).
Dengan sistem ini, Luhut juga yakin penarikan pajak akan meningkat. Pemerintah juga bisa mendeteksi langsung dengan efektif soal data pajak.
"Kita bisa langsung bisa mendeteksi atau blocking sistem di mana kalau dia belum memenuhi persyaratan yang dia ndak bisa keluar ekspor barangnya dia. Atau dia dipaksa untuk membayar utang, kalau dia ada utang yang terjadi," ujar Luhut.
Menurutnya selama ini hampir semua kementerian punya aplikasi, datanya ada 2.000 aplikasi di setiap kementerian dan lembaga. Jumlah itu akan diefektifkan.
"Sekarang kita mau kecilin aja sehingga pengeluaran triliunan rupiah mungkin per tahun itu nggak perlu ada lagi. Bisa digunakan untuk yang lain," terang Luhut.
Luhut mengatakan dirinya diperintahkan langsung oleh Jokowi untuk mengkoordinasikan kementerian dan lembaga untuk masuk ke sistem digital. Targetnya, Juli atau Agustus 2024 program ini bisa selesai terbentuk.
"Nah presiden minta ke saya untuk mengkoordinasikan K/L untuk segera masuk dalam sistem ini. Kita harap Juli atau Agustus 2024 Itu sudah selesai," ujar Luhut.
Simak juga Video 'Luhut Sedih Ada Isu Pemakzulan Jokowi: Kok Sampai Begitu Ramai':
(rrd/rir)