Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Abdullah Azwar Anas menegaskan Gubernur DKI Jakarta bakal dipilih oleh rakyat. Hal ini disampaikan usai melakukan rapat dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Negara.
"Presiden menyampaikan dengan tegas bahwa untuk Gubernur DKI Jakarta dipilih oleh rakyat. Tapi yang ditekan oleh presiden bagaimana transisi birokrasi menuju ke IKN, termasuk berapa jumlah jika dalam jangka pendek, kemudian jangka menengah dan jangka panjang," katanya saat ditemui di Kompleks Istana Negara, Jakarta, Jumat (19/1/2024).
"Tapi khusus DKI Jakarta, presiden tadi mengatakan berkali-kali bahwa ini harus dipilih oleh rakyat," tambahnya.
Soal polemik ini, Anas menjelaskan hal itu diawali oleh munculnya daftar inventarisasi masalah (DIM) yang menyatakan gubernur Daerah Khusus Jakarta (DKJ) bakal dipilih oleh presiden. Meskipun Jokowi sudah memutuskan Gubernur bakal dipilih oleh rakyat.
"Itu kan ada DIM yang muncul, salah satunya (gubernur) dipilih oleh presiden. Tapi presiden tadi memutuskan bahwa pemilihan gubernur Jakarta dipilih oleh rakyat. Ikutannya adalah bagaimana transisi pemerintah itu butuh berapa lama sampai bisa efektif di IKN," jelasnya.
Sebelumnya, Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) membuat publik heboh. Salah satu yang paling disoroti dari aturan ini ialah tentang Gubernur Jakarta yang akan ditunjuk oleh presiden.
Merespons hal tersebut, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menjelaskan aturan tersebut merupakan inisiatif dari DPR RI. Artinya, draf dan perumusannya dibuat oleh DPR. Setelah RUU ini disampaikan kepada pemerintah, pihaknya akan mendalaminya, termasuk Pasal 10 mengenai penunjukan Gubernur DKI oleh presiden.
"Pemerintah tidak setuju," kata Tito saat ditemui di Balai Kartini, Jakarta Selatan, Kamis (7/12/2023).
"Nanti kita akan tanya alasannya apa. Kami pada posisi, pemerintah posisinya kita lakukan pada pilkada untuk menghormati prinsip demokrasi yang sudah berlangsung. Jadi nggak berubah, tidak ada penunjukan. Nanti seperti apa di DPR, kita sama-sama melihat," sambungnya.
(ily/das)