.webp)
Calon wakil presiden (cawapres) Gibran Rakabuming Raka tak ingin demo rompi kuning seperti di Prancis terjadi di Indonesia. Menurut Gibran, Indonesia harus belajar dari negara maju di mana untuk melakukan transisi energi harus dilakukan secara hati-hati.
Hal itu dikemukakan Gibran dalam debat cawapres semalam. Mulanya, Gibran bertanya kepada cawapres Mahfud MD mengenai upaya mengatasi greenflation atau inflasi hijau. Namun, jawaban Mahfud tidak memuaskan Gibran.
"Saya lagi nyari jawabannya Prof Mahfud. Saya nyari-nyari di mana ini jawabannya kok nggak ketemu jawabannya. Saya tanya masalah inflasi hijau kok malah menjelaskan ekonomi hijau?" kata Gibran Debat Pilpres keempat di JCC Senayan, Jakarta, Minggu (21/1/2024) malam.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurut Gibran, dampak dari greenflation ini ialah demo rompi kuning di Prancis. Dia mengatakan, hal itu harus diantisipasi karena sudah makan korban.
"Prof Mahfud, yang namanya greenflation kita kasih contoh simpel aja, demo rompi kuning Prancis, bahaya sekali, sudah memakan korban. Ini harus kita antisipasi. Jangan sampai terjadi di Indonesia," kata Gibran.
Mengutip Associated Press, gerakan rompi kuning dimulai dari para pekerja provinsi yang berkemah di bundaran lalu lintas untuk memprotes kenaikan pajak bahan bakar. Mereka menggunakan rompi yang biasa digunakan untuk pengemudi mobil dalam keadaan darurat.
Gerakan dengan cepat menyebar ke berbagai lapisan politik, regional, sosial dan generasi yang marah atas ketidakadilan ekonomi dan cara Presiden Emmanuel Macron menjalankan Prancis.
Puncaknya, seperempat juta orang melakukan demo di seluruh Prancis dan dalam jajak pendapat menunjukkan lebih dari 80% masyarakat Prancis mendukung gerakan tersebut.
Pada awalnya, gerakan ini menuntut agar kenaikan pajak bahan bakar berakhir. Namun, tuntutan itu kemudian berkembang.
Sebagian besar tuntutan fokus pada keadilan sosial yakni pajak yang lebih rendah bagi pekerja dan pensiunan, pajak yang lebih tinggi bagi orang kaya, dan belanja publik yang lebih besar untuk membantu kelas pekerja.
Kemudian, banyak pihak ingin mempermudah masyarakat dalam melakukan referendum nasional. Beberapa pihak menginginkan lebih banyak tindakan untuk menyelamatkan planet ini. Lalu, beberapa pihak menginginkan nasionalisasi massal terhadap perusahaan-perusahaan Prancis atau bahkan revolusi penuh. Ada juga yang menuntut Macron mundur.
Macron kemudian membatalkan kenaikan pajak bahan bakar. Ia juga menawarkan pemotongan pajak sebesar 10 miliar euro atau imbalan lainnya bagi para pensiunan dan pekerja. Awalnya kebijakan tersebut diperuntukkan untuk membiayai proyek transisi ke energi ramah lingkungan.
(acd/rrd)
