Kementerian Keuangan siap menghadapi sidang judicial review di Mahkamah Konstitusi (MK) terkait kenaikan pajak hiburan. Direktur Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Lydia Kurniawati Christyana menyampaikan telah menerima surat terkait Judicial Review yang diajukan pengusaha spa ke MK.
Judicial Review diajukan terhadap Undang-Undang nomor 1 tahun 2022 tentang 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD). Khususnya, pasal soal kenaikan pajak menjadi 40-75% terhadap bisnis hiburan seperti Diskotek, Bar, Karaoke, Klub Malam, dan Spa.
"Maka kami menghormati hak semua warga negara, proses hukum dan juga Kemenkeu akan hadir dalam proses hukum tersebut dan menyampaikan penjelasan yang diperlukan," kata Lydia dalam acara The Weekly Brief with Sandi Uno (WBSU), dikutip dari siaran langsung Youtube Kemenparekraf, Senin (22/1/2024).
Lydia juga mengingatkan proses penetapan peraturan Kepala Daerah (Perkada) menyangkut pajak hiburan ini cukup singkat, yakni hanya perlu dilaporkan ke DPRD setempat tanpa proses pembahasan lagi. Artinya, kebijakan tambahan bisa langsung diterapkan.
"Artinya jika nanti teman-teman dari asosiasi atau yang memiliki bisnis mandi uap dan spa ini sambil menunggu JR, kepala daerah boleh menetapkan terkait Perkada-nya, pemberian, pengurangan, peringanan, atau penghapusan terlebih dulu, silahkan. Maknai SE dari Kemendagri itu dengan sebaik-baiknya dengan tetap menjaga tata kelola," terang Lydia
Di sisi lain, sebagai informasi, Pemerintah juga memberikan insentif kepada para pengusaha melalui pemerintah daerah masing-masing.
Informasi tentang insentif pemerintah untuk pengusaha di halaman berikutnya. Langsung klik
(shc/hns)