Pernyataan JK Soal KPK Tak Tepat

Jakarta - Pernyataan Wapres Jusuf Kalla kepada KPK agar pemberantasan korupsi tidak sampai menghambat pertumbuhan ekonomi dipandang tidak tepat. KPK tetap diperlukan asal melaksanakan fungsinya secara proporsional."KPK tetap diperlukan melaksanakan fungsinya asal tidak menjadi alat kekuasaan dengan sistem tebang pilih," kata anggota Komisi VII Ramson Siagian dalam perbincangannya dengan detikcom di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (5/12/2206).Sebelumnya, Wapres meminta agar KPK tidak asal melakukan pemberantasan korupsi karena bisa menghambat pertumbuhan ekonomi."Boleh KPK memberantas korupsi, tapi jangan menghambat pertumbuhan ekonomi," ujar Wapres di Hotel Sari Pan Pasific.Wapres juga mencontohkan ketakutan Pertamina untuk menambah kuota minyak tanah karena takut dituduh korupsi sehingga malah menyebabkan terjadi kelangkaan BBM.Berkaitan dengan ketakutan Pertamina ini, Ramson mengatakan, kelangkaan minyak tanah sebenarnya disebabkan oleh kelemahan manajemen dan koordinasi antara pemerintah, BPH Migas dan Pertamina.Seharusnya, lanjut Ramson, tidak perlu terjadi kelangkaan minyak tanah karena stok nasional minyak tanah 33,3 hari, stok untuk UPMs III Jakarta 27,8 hari, stok UPMs I masih ada 20 hari."Jadi dari sisi anggaran, yang penting tidak melewati anggaran subsidi BBM Rp 64,2 triliun. Pergeseran volume BBM, sepanjang tidak melewati 37,9 juta kiloliter, juga tidak masalah. Semua itu bisa dipertanggungjawabkan oleh pemerintah dalam perhitungan anggaran negara," tegas Ramson. (ddn/qom)