9 Negara Setop Kasih Dana Bantuan untuk Pengungsi Palestina

Sembilan negara menghentikan sumbangan dananya ke Badan Bantuan PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA) pada Sabtu kemarin. Langkah ini menyusul dugaan adanya sejumlah staf UNRWA terlibat dalam serangan Hamas ke Israel pada 7 Oktober 2023 lalu.

Total ada enam negara Eropa menghentikan aliran dana bantuan untuk Palestina tersebut, antara lain Inggris, Jerman, Italia, Belanda, Swiss dan Finlandia. Negara-negara itu menyusul langkah Amerika Serikat (AS), Australia, dan Kanada yang telah melakukannya lebih dulu. Dengan demikian, kini totalnya ada sembilan negara.

"Warga Palestina di Gaza tidak membutuhkan hukuman kolektif tambahan ini. Ini menodai kita semua," kata Komisaris Jenderal UNRWA Philippe Lazzarini di X (dulunya Twitter), dilansir dari Reuters, Minggu (28/1/2024).

Lazzarini mengatakan, keputusan sembilan negara tersebut mengancam kerja kemanusiaan mereka di seluruh wilayah, terutama di Gaza. Ia juga mengaku cukup kaget dengan langkah penangguhan sumbangan dari sejumlah pihak.

"Sangat mengejutkan melihat penangguhan dana untuk badan tersebut sebagai reaksi terhadap tuduhan pada sekelompok kecil staf, terutama mengingat langkah cepat yang diambil UNRWA dengan mengakhiri kontrak mereka dan meminta penyelidikan independen yang transparan," katanya dalam sebuah pernyataan.

UNRWA sendiri didirikan untuk membantu pengungsi perang tahun 1948 dan memberikan layanan pendidikan, kesehatan dan bantuan kepada warga Palestina di Gaza, Tepi Barat, Yordania, Suriah, dan Lebanon. Dana ini membantu sekitar dua pertiga penduduk Gaza dan telah memainkan peran penting selama perang yang dilancarkan Israel terhadap Hamas setelah serangan 7 Oktober.

Sebelumnya, pada Jumat lalu UNRWA telah melangsungkan penyelidikan terhadap beberapa karyawan dan memutuskan hubungan dengan orang-orang yang diduga terlibat. Kondisi ini mendorong lebih banyak pihak menangguhkan sumbangannya.

Lazzarini tidak mengungkapkan jumlah karyawan yang diduga terlibat dalam serangan tersebut, maupun sifat keterlibatan mereka. Namun ia menekankan, setiap pegawai UNRWA yang terlibat dalam aksi teror akan dimintai pertanggungjawaban, termasuk melalui tuntutan pidana.

Di sisi lain, Menteri Luar Negeri Israel, Israel Katz, mengatakan bahwa UNRWA harus diganti setelah pertempuran di Gaza mereda. Ia juga menuduh UNRWA memiliki hubungan dengan militan Islam di Gaza.

"Dalam pembangunan kembali Gaza, @UNRWA harus diganti dengan lembaga-lembaga yang berdedikasi pada perdamaian dan pembangunan sejati," ujar Katz di X.

Ketika ditanya menyangkut hal ini, Wakil Juru Bicara PBB Farhan Haq, mengatakan bahwa pihaknya tidak menanggapi retorika. "UNRWA secara keseluruhan memiliki rekam jejak yang kuat, dan hal ini telah berulang kali kami tekankan," lanjutnya.