.webp)
Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tiba-tiba mengumumkan akan memberikan bantuan langsung tunai (BLT) mitigasi risiko pangan sebesar Rp 200 ribu/bulan untuk periode Januari-Februari-Maret 2024. Dari mana anggarannya?
Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Febrio Kacaribu mengatakan anggaran program tersebut berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang peruntukannya bersifat fleksibel.
"Sebagian besar sudah ada di APBN, tetapi ini memang ada beberapa perubahan-perubahan yang mungkin sifatnya merespons kondisi yang ada di masyarakat dan global," kata Febrio di Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Senin (29/1/2024).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Febrio menjelaskan selama beberapa tahun terakhir APBN didesain sebagai shock absorber untuk menjaga ekonomi dan melindungi masyarakat dari dampak kenaikan harga pangan dan energi global. Dengan kata lain bagaimana caranya APBN bisa memenuhi kebutuhan anggaran yang sudah ada maupun yang sifatnya mendadak.
 Jokowi Foto: Biro Pers Sekretariat Presiden |
"Tentunya kita akan carikan dan itu APBN akan tetap bisa fleksibel dan ini memang tentunya bagian dari strategi kita untuk mengelola APBN itu fleksibel," ucap Febrio.
"Jadi memang kita selalu siapkan seperti beberapa tahun terakhir kita selalu menggunakan shock absorber, kalau ada kebutuhan di masyarakat yang disebabkan oleh gejolak yang kita lihat terjadi di pasar global misalnya, APBN-nya bisa tetap siap," tambahnya.
Sebelumnya, pemerintah mengumumkan akan ada BLT Rp 200 ribu per bulan untuk periode Januari-Februari-Maret 2024. Bantuan ini menggantikan BLT El Nino yang sudah digelontorkan tahun lalu.
Anggaran untuk program BLT ini mencapai Rp 11,25 triliun dengan target 18,8 juta keluarga penerima manfaat (KPM). Pencairan akan dilakukan sekaligus pada Februari 2024.
"Bantuan langsung tunai dengan judul mitigasi risiko pangan untuk 3 bulan dan itu akan dievaluasi 3 bulan lagi dan 3 bulan pertama diberikan Februari yang besarnya Rp 200 ribu per bulan," kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.
(aid/kil)
