.webp)
Calon presiden (capres) nomor urut 01, Anies Baswedan mengatakan bahwa bantuan sosial (bansos) yang diberikan harus bermanfaat bagi masyarakat. Ia menilai mekanisme pemberian bansos harus diberikan secara bertahap, bukan dirapel alias dicairkan sekaligus.
Awalnya, capres nomor urut 03, Ganjar Pranowo mengatakan bansos adalah hak masyarakat yang harus dipenuhi negara. Namun, pemberian bansos menyisakan persoalan karena data yang tidak valid dan mekanisme pemberian yang tidak sesuai. Kepada Anies, Ganjar bertanya bagaimana seharusnya bansos diberikan.
"Menurut pak Anies gimana tata Kelola bansos agar tak saling klaim, tepat sasaran, dan tak menimbulkan kecemburuan?" tanya Ganjar dalam debat kelima Pilpres 2024 di JCC Senayan, Jakarta Pusat, Minggu (4/2/2024).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menjawab hal itu, Anies menuturkan pada prinsipnya bansos seharusnya diberikan agar bermanfaat untuk masyarakat, bukan buat pemberi bansos. Menurutnya, pemberian bansos seharusnya disesuaikan kebutuhan masyarakat.
"Kalau penerima (bansos) dibutuhkan bulan ini ya bulan ini (dikasihnya), kalau 3 bulan lagi, ya, 3 bulan lagi, tidak usah dirapel semua. Dijadikan sesuai kebutuhan, itulah yang disebut bansos tanpa pamrih," tegas Anies
Anies kemudian menilai pemberian bansos harus tepat sasaran, informasi dan data pemberian harus akurat.
Di sisi lain, ia mengatakan bahwa mekanisme pemberian bansos seharusnya dilakukan langsung di lokasi lewat jalur birokrasi, bukan dibagi-bagi di pinggir jalan. "Mekanisme pemberiannya melalui jalur birokrasi, bukan dibagikan lewat pinggir jalan, tapi dibagikan langsung di lokasi menggunakan, jalur birokrasi," jelasnya.
Selain itu, Anies mengatakan bahwa penjelasan sumber bansos juga harus transparan. Ia memberi contoh pemberian bansos saat menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Kala itu, Anies mengaku selalu menulis sumber pemberian bansos tersebut.
"Ketika sampai kepada bansos, bansos adalah atas nama negara. Ketika saya bertugas di Jakarta, semua paket bansos semua di kardusnya diberikan label dibiayai APBD DKI Jakarta, (jadi) bukan dari gubernur, tapi dari uang rakyat lewat APBD Jakarta," pungkasnya.
(ara/ara)
