.webp)
Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengungkapkan kebutuhan masyarakat akan pangan terus meningkat dari tahun ke tahun. Menurutnya kondisi ini terjadi karena jumlah populasi dunia terus mengalami peningkatan.
Ia menjelaskan jumlah penduduk dunia pada 2050 mendatang diprediksi akan mengalami peningkatan hingga 30% menjadi 9,7 miliar. Jumlah ini diperkirakan dapat meningkatkan kebutuhan protein sebesar 70%.
"Permasalahan terkait pangan dunia diperkirakan akan terus menjadi isu utama mengingat terus bertambahnya populasi dunia seiring bertambahnya jumlah populasi dunia," ungkap Trenggono saat membuka Indonesia Marine and Fisheries Business Forum 2024 di Hotel Fairmont, Jakarta, Senin (5/2/2024).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Peningkatan populasi tersebut berdampak pada peningkatan kebutuhan protein sebesar 70% yang mana sumber protein yang diprediksi dapat memenuhi perkiraan tersebut dari sumber daya hayati laut," jelasnya lagi.
Bersamaan dengan itu menurutnya potensi sumber daya kelautan dan perikanan di Indonesia dapat menjadi salah satu alternatif diversifikasi pangan untuk memperkuat ketahanan pangan baik untuk keperluan nasional maupun internasional.
"Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki 17.540 pulau, tersebar pada 6,4 juta kilometer persegi kawasan perairan, 108.000 Km garis pantai yang dihuni oleh 270 juta jiwa, di mana sebanyak 140 juta jiwa hidup di wilayah pesisir. Kekayaan alam tersebut menyimpan potensi sumber daya Kembangan dari sumber daya alam hayati laut yang besar, terangnya.
Oleh karena itu Trenggono mengaku pihaknya sudah menyiapkan 5 program ekonomi biru yang diantaranya memastikan kualitas hasil kelautan dan perikanan sebagai bagian dari bahan pangan yang berkualitas dan menjaga kelestarian ekosistem perikanan yang berkelanjutan.
Kelima program ini meliputi perluasan kawasan konservasi laut, penerapan kebijakan penangkapan ikan terukur, pembangunan perikanan budidaya, pengawasan dan pengendalian pesisir, serta pembersihan sampah plastik di laut.
Dalam pelaksanaan program ini, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bersama empat Kementerian dan tiga universitas juga sudah melakukan penandatanganan nota kesepahaman (Memorandum of Understanding/ MoU) terkait peningkatan koordinasi dan sinkronisasi implementasi ekonomi biru.
Kementerian yang dimaksud ada Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), serta Kementerian Pertanian. Kemudian MoU tersebut juga ikut ditandatangani oleh rektor 3 perguruan tinggi yakni Universitas Syiah Kuala (USK), Universitas Hasanuddin (Unhas), dan Universitas Brawijaya (UB).
Penandatanganan ini dilakukan langsung oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto, Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh, Wakil Menteri Pertanian Harvick Hasnul Qolbi, serta Inspektur Jenderal Kementerian PUPR Mohammad Zainal Fatah.
Sebagai tambahan informasi, berdasarkan data Global Food Security Index (GFSI) tahun 2023, Indonesia berada di peringkat ke-69 dari 113 negara di mana indeks ketahanan pangan Indonesia pada tahun 2022 berada di angka 60,2, naik 1,69% dibandingkan tahun 2021.
Di kawasan ASEAN sendiri, tingkat indeks ketahanan Indonesia menempati peringkat keempat, setelah Singapura (peringkat 1), Malaysia (peringkat 2), dan Brunei Darussalam (peringkat 3).
Dari sana pemerintah menargetkan indeks ketahanan pangan Indonesia dapat menjadi 70 pada 2024 ini melalui pengembangan sektor kelautan dan perikanan.
(fdl/fdl)
