.webp)
Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Faisal Basri, buka suara soal Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, yang dikabarkan akan melanjutkan kebijakan automatic adjustment. Automatic adjustment sendiri merupakan pencadangan belanja kementerian dan lembaga (K/L) untuk diblokir sementara dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024.
Faisal menyebut bahwa Sri Mulyani sebenarnya tidak mau melakukan hal itu. Sebab menurut Faisal, Sri Mulyani tidak mau disalahkan soal keputusan itu.
"Saya denger ibu Sri Mulyani enggak mau, enggak mau kayak, 'saya datang ke Kementerian A potong ya 5%', nanti yang disalahin Srimul terus kan," ungkap Faisal di Hotel Manhattan, Kuningan, Jakarta Pusat, Senin (5/4/2024).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Oleh sebab itu, Faisal mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo seharusnya bersikap jantan. Sebab, Faisal meyakini keinginan tersebut sebenarnya datang dari Joko Widodo, bukan Sri Mulyani. Ia mengatakan hal tersebut seharusnya bisa dikomunikasikan kepada para menteri.
"Jadi pak Jokowi gentle dong bilang ke menteri-menterinya gitu disayang tertutup, jangan kambing hitamnya Sri Mulyani. Emang Sri Mulyani punya kuasa untuk motong-motong (anggaran 5%), kan enggak punya kuasa," sindirnya.
Sebelumnya berdasarkan catatan detikcom, Pemerintah memutuskan melanjutkan kebijakan automatic adjustment atau pencadangan belanja kementerian dan lembaga (K/L) untuk diblokir sementara dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024. Hal ini mempertimbangkan kondisi geopolitik global yang masih dinamis.
Berdasarkan surat Menteri Keuangan Nomor S-1082/MK.02/2023 yang beredar, kebijakan automatic adjustment belanja K/L 2024 ditetapkan sebesar Rp 50.148.396.040.000.
"Surat tersebut benar dan disampaikan ke seluruh pimpinan K/L," kata Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi (KLI) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Deni Surjantoro saat dikonfirmasi, Jumat (2/2/2024).
(das/das)
