Badan Pusat Statistik (BPS) mencatatkan pertumbuhan sektor real estate hanya 2,18% dengan sumbangannya terhadap PDB hanya 2,41% yoy pada kuartal IV-2023. Padahal di pertengahan tahun kemarin pemerintah memberikan diskon pajak untuk pembelian rumah.
Adapun diskon ini diberikan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 120/2023 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Rumah Tapak dan Satuan Rumah Susun yang Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) Tahun Anggaran 2023. Insentif fiskal ini merupakan bagian dari Paket Kebijakan Fiskal yang diterbitkan Pemerintah di triwulan IV 2023.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan, basis dari real estate itu sendiri ialah jumlah stock atau ketersediaan produk. Dalam hal ini ialah stock dari rumah yang telah dibangun terbilang cukup terbatas. Oleh karena itu, backlog perumahan masih terjadi.
"Kembali pada saat kita berikan (insentif fiskal) stock perumahannya juga relatif terbatas," kata Airlangga, dalam paparannya di acara Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tahun 2023, di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Ekonomi, Jakarta Pusat, Senin (5/2/2024).
Airlangga menilai, kemungkinannya kondisi ini juga terlihat lantaran insentif fiskal tersebut baru diterbitkan pemerintah pada pertengahan tahun. Oleh karena itu, dampaknya belum terlihat saat ini dan belum maksimal.
"Dan ke depan tentu kalau rumah kan harus dibangun, jadi ini mungkin lack time-nya terjadi di sana karena fasilitas itu tidak kota berikan sejak awal tahun, di tengah tahun," ujarnya.
Harapannya, ke depan pemerintah bisa mendorong untuk menghabiskan stok-stok yang masih tersedia hingga saat ini, serta mendorong pembangunan perumahan yang baru.
Sebagai tambahan informasi, BPS mencatatkan pertumbuhan sektor real estate hanya 2,18% dengan sumbangannya terhadap PDB hanya 2,41% YoY pada kuartal IV-2023. Kemudian pada kuartal III-2023, sektor real estat berhasil mencatatkan pertumbuhan 2,21% dengan kontribusi ke PDB 2,40%.
Sementara itu, Indonesia masih menghadapi tantangan besar dalam menyelesaikan masalah backlog perumahan. Tercatat hingga 2021, angka backlog hunian di Indonesia masih mencapai 12,71 juta unit. Indonesia sendiri menargetkan bisa mencapai zero backlog pada 2045.
(shc/rrd)