.webp)
Calon Presiden nomor urut 1, Anies Rasyid Baswedan buka suara soal isu pembubaran BUMN yang bakal dilakukan jika ia menang pada pilpres mendatang. Anies menyebut isu tersebut tidak benar, dan ide membubarkan BUMN tidak mungkin dilakukan.
"Kan kira-kira mana mungkin BUMN dihapus, mana mungkin? Jadi ketika kemudian itu malah Pak Menterinya (Menteri BUMN Erick Thohir) yang ngomong, lho memang Pak Menterinya nggak berpikir kritis gitu? Di mana critical thinking-nya?," tanya Anies dalam Desak Anies#21 Semarang, disiarkan YouTube Anies Baswedan, Selasa (6/2/2024).
"Ketika mendengar informasi itu kita bisa takar, ini masuk akal atau tidak? Ini jelas tidak masuk akal," tegasnya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Yang benar, sebut Anies, pihaknya akan menata ulang BUMN karena terlalu banyak masalah. Ia ingin agar BUMN menjalankan fungsi negara dan tidak sekadar mencari untung.
"Tapi yang ingin saya sampaikan bahwa itu tidak benar (BUMN dibubarkan), itu fitnah, dan fitnah yang tidak masuk akal. Kemudian kami ingin tegaskan BUMN ke depan adalah BUMN yang menjalankan fungsi negara," tuturnya.
Ia menjelaskan dalam negara ada yang namanya birokrasi dan korporasi. Birokrasi mencakup kementerian, dinas, atau badan-badan lainnya. Sementara korporasi adalah BUMN dan BUMN. Menurut Anies baik birokrasi dan korporasi memiliki tugas pembangunan.
Mantan Gubernur DKI Jakarta ini menambahkan, ada jenis kegiatan tertentu yang sulit dikerjakan oleh birokrasi. Saat ini terjadi maka birokrasi lah yang dipilih karena memiliki fleksibilitas.
"Saya beri contoh, di Jakarta kami mengelola kendaraan umum. Bisa dikelola pakai Dinas Perhubungan, bisa. Tapi kalau pakai Dinas Perhubungan ada ketentuan regulasi yang rumit. Belanja, pencatatan aset, rumit sekali. Mau lepas aset rumit. mau rekrut, ganti orang rumit. Kenapa, karena itu pegangannya birokrasi," ujarnya.
"Tapi ketika itu jadi korporasi PT badan usaha milik negara, milik daerah, yang terjadi belanja mudah, buat kontrak mudah, rekrutmen dan pemberhentian mudah, ada kelenturan korporasi. Nah ini yang diharapkan ke depan," lanjutnya.
Baca juga: 7 BUMN Dibubarkan, Bagaimana Nasib Karyawan? |
Anies menyebut negara bisa mengharapkan pendapatan dari pajak atau sumber daya alam lainnya. Sementara prioritas BUMN bukanlah mencari keuntungan melainkan menjalankan fungsi pembangunan.
Sebelumnya, Menteri BUMN Erick Thohir merespons ide untuk membubarkan BUMN dan menggantinya dengan koperasi. Erick menilai hal tersebut bisa memunculkan pengangguran baru sebanyak 1,6 juta orang yang merupakan pegawai BUMN.
"Sungguh ironis pandangan seperti itu. Jika ingin dibubarkan dan diganti dengan koperasi, maka sama saja memunculkan pengangguran baru di saat semua orang butuh lapangan pekerjaan. Sangat tidak masuk akal. Apalagi selama ini, para karyawan BUMN sudah menunjukkan hasil kerjanya sebagai agen perubahan dalam menumbuhkan ekonomi Indonesia," ujar Erick Thohir di Jakarta, Sabtu(3/2/2024).
Lihat juga Video: Anies soal Isu Penghapusan BUMN: Fitnah yang Tidak Masuk Akal
