Tom Lembong: Nggak Usah Bikin IKN kalau Stunting Sejam dari Istana Nggak Selesai

Tom Lembong: Nggak Usah Bikin IKN kalau Stunting Sejam dari Istana Nggak Selesai

Shafira Cendra Arini - detikFinance
Sabtu, 10 Feb 2024 12:30 WIB
Tom Lembong. (Tina Susilawati/detikcom).
Foto: Tom Lembong. (Tina Susilawati/detikcom).
Jakarta -

Co-Captain Tim Nasional Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Timnas AMIN), Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong kembali menyinggung proyek pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Ia mengaitkannya dengan banyaknya ketimpangan yang masih terjadi di Indonesia.

Mulanya, Tom Lembong menjelaskan bahwa ketimpangan sendiri bukan hanya berbicara antara pembangunan di Pulau Jawa dan luar Pulau Jawa. Di Pulau Jawa sendiri masih banyak kantong-kantong kemiskinan.

"Saya suka mengingatkan bahwa di Jawa sendiri masih banyak kantong-kantong kemiskinan ya. Untuk kabupaten termiskin di Indonesia, adanya di Jawa," kata Tom Lembong, dalam diskusi "Pemuda Harsa: Bangga Bicara" di On3 Senayan, GBK, Jakarta, Jumat (9/2/2024) malam.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Mantan Kepala BKPM ini mengatakan, salah satu kawasan dengan kemiskinan tinggi ialah Kabupaten Lebak, Banten, yang jaraknya hanya sekitar 3 jam dari DKI Jakarta. Selain itu, ada juga Kabupaten Bogor, yang jaraknya tidak jauh dari Kota Bogor.

Berkaca dari kondisi ini, menurutnya seharusnya permasalahan ketimpangan ini jadi perhatian besar pemerintah sebelum akhirnya memutuskan untuk membangun mega proyek IKN yang menelan anggaran jumbo itu.

ADVERTISEMENT

"Itu Kabupaten Bogor salah satu kabupaten dengan gejala stunting tertinggi di Indonesia. Jadi nggak usah, jauh-jauh lah, nggak usah kayak, bikin IKN kalau stunting sejam dari Istana Bogor nggak bisa kita selesaikan," ujarnya.

Untuk menyelesaikan permasalahan ketimpangan ini, pihaknya menilai langkah menaikkan rasio pajak (tax ratio) penting untuk dilakukan. Dalam mewujudkannya, pihaknya akan mendorong peningkatan pajak dari orang kaya.

"Kita akan pajakin orang-orang punya harta besar ya, katakan, top 1%. Tapi di saat yang sama kita mengakomodir tarif pajak di kelas menengah," pungkasnya.

(shc/fdl)

Hide Ads