Pemerintah Amerika Serikat dikabarkan menyita sebuah pesawat kargo berjenis Boeing 747 milik Iran. Penyitaan dilakukan karena Iran disebut menjual pesawat itu secara ilegal kepada sebuah perusahaan di Venezuela. Menurut Departemen Kehakiman AS, transaksi yang dilakukan negara tersebut melanggar undang-undang pengendalian ekspor Amerika.
Pada Senin (13/2), pesawat dikabarkan telah tiba di Florida, AS dan akan segera dibereskan. Departemen Kehakiman mengatakan pesawat itu saat ini akan disiapkan untuk disposisi, namun mereka belum merinci tindakan yang akan diambil.
Pesawat tersebut awalnya diketahui milik maskapai Iran, Mahan Air, sebelum dijual ke sebuah perusahaan penerbangan kargo Venezuela.
Sejumlah pejabat AS mengatakan penjualan pesawat tersebut dilakukan tanpa izin pemerintah AS. Mereka menuding penjualan memberikan keuntungan yang tidak semestinya kepada paramiliter Garda Revolusi Iran.
"Departemen Kehakiman berkomitmen untuk memastikan bahwa kekuatan penuh undang-undang AS tidak mengizinkan aktor negara yang bermusuhan untuk terlibat dalam kegiatan jahat yang mengancam keamanan nasional kita," kata Asisten Jaksa Agung Matthew Olsen, dilansir dari Voice of America, Selasa (13/2/2024).
Pesawat itu sendiri ditahan oleh penegak hukum Argentina pada Juni 2022. Beberapa pekan kemudian, pejabat AS bergerak untuk mengambil alih pesawat tersebut. Sejumlah pejabat AS mengatakan hak asuh pesawat resmi dialihkan kepada AS pada Minggu (11/2).
Departemen Kehakiman AS menyatakan bahwa kapten pesawat Boeing 747 itu sebagai mantan komandan Garda Revolusi Iran. Para pejabat pun mengutip catatan penerbangan yang mereka sebut dilakukan tanpa persetujuan pemerintah AS.
Kendati demikian, Mahan Air membantah hal tersebut. Maskapai menegaskan perusahaan tidak memiliki hubungan apapun dengan pesawat itu. Sementara Venezuela, diketahui menuntut agar Argentina melepaskan pesawat tersebut.
Pada Minggu (11/2), sejumlah anggota aliansi negara sayap kiri pimpinan Venezuela mengecam Argentina karena ikut membantu AS menyita pesawat tersebut. Mereka menyebut tindakan itu sebagai pencurian dan melanggar hukum internasional.
"Agresi ini merupakan konsekuensi lain dari tindakan pemaksaan sepihak yang diberlakukan oleh pemerintah Amerika Serikat yang mengancam kedaulatan Venezuela dan melanggar prinsip-prinsip dasar Piagam PBB dan Hukum Internasional," tulis kelompok bernama Aliansi Alba tersebut.
Aliansi Alba sendiri dibentuk pada 2004 oleh Venezuela dan Kuba dalam upaya membendung pengaruh AS di Amerika Selatan. Nikaragua, Bolivia dan sejumlah negara Karibia adalah sejumlah negara yang terdaftar sebagai anggota Aliansi Alba.
(das/das)