Bos Bulog Angkat Bicara soal Bantuan Pangan di Tahun Politik

Penyaluran bantuan pangan beras kerap dikaitkan dengan ajang politik untuk mengambil suara pada pemilihan umum (pemilu). Program itu diketahui sebagai langkah pemerintah meredam harga beras yang melonjak.

Ramainya isu politisasi bantuan pangan, Direktur Utama Perum Bulog, Bayu Krisnamurthi pun angkat bicara. Bayu menegaskan, penugasan bantuan tersebut tidak ada kaitannya dengan pemilihan presiden (pilpres).

"Apakah ini berhubungan politik? Iya. Tetapi bukan politik praktis pemilihan presiden (pilpres), nggak ada urusan dengan itu. Ini adalah politik pangan, pemerintah republik Indonesia dengan restu DPR, artinya partai-partai politik menyediakan dalam APBN, dana untuk kita melaksanakan bantuan pangan," kata dia dalam wawancara khusus dengan detikcom, dikutip Rabu (14/2/2024).

Untuk itu, dia menegaskan tidak ada keberpihakan dengan pasangan calon (paslon) satu, dua, dan tiga. Dia meyakini proses penyerapan beras, pengemasan hingga penyaluran ke masyarakat tidak ada, unsur politik atau atribut politik apapun.

"Kalau kemudian ditanya, apakah masuk dalam kontestasi pilpres dengan nomor urut 1,2,3 sama sekali nggak ada. Itu bisa dilihat dari seluruh proses kita mulai dari pengadaan sampai pengolahan dan packaging. Yang kemarin itu ada stiker itu, itu setelah dia beli, setelah ritel kemudian dipasang stiker sendiri," jelasnya.

"Bulog sendiri dari mulai prosesnya sampai ujung itu tidak ada sama sekali dengan kontestasi pilpres. Bulog kepentingannya untuk rakyat Indonesia terutama yang paling membutuhkan," tegasnya.

Sebelumnya, Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi juga telah menegaskan kembali bahwa penyaluran bantuan pangan beras tidak ada kaitannya dengan pemilihan presiden (pilpres) atau pemilihan umum (pemilu).

Dia menjelaskan, penyaluran bantuan pangan sudah ada jauh sebelum tahun pemilu. Program tersebut menjadi cara pemerintah membantu masyarakat kelas bawah mendapatkan kepastian pasokan pangan agar tidak terdampak dengan mahalnya beras.

"Bantuan pangan itu kan dikerjakan terus-menerus, itu kan sudah dari dulu. Itu kan sudah ada sejak zaman dulu sudah dilakukan oleh Badan Pangan Nasional. Jadi bukan untuk menjelang pemilu. Nggak ada itu," tegasnya, kepada detikcom, Selasa (6/2/2024).

Sebagai informasi, bantuan pangan merupakan salah satu strategi pemerintah untuk menekan harga beras yang tengah melonjak. Bantuan pangan beras diberikan kepada 22 juta keluarga penerima manfaat (KPM) agar mereka tidak terdampak mahalnya harga beras.

Masyarakat yang menerima bantuan itu akan mendapatkan 10 kg beras setiap bulannya. Program ini telah dilakukan sejak tahun lalu, dan berlanjut di tahun ini hingga Juni 2024.