Kelangkaan Minyak Tanah di Medan Mulai Pulih

Medan - Memasuki hari kedua setelah penyaluran minyak tanah oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Medan, kelangkaan mulai berkurang. Uniknya, pangkalan justru terus berdemo menuntut penyaluran minyak tanah kembali dilakukan melalui pangkalan. Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Medan Surianda Lubis menyatakan, berdasarkan pantauan di lapangan, sejauh ini penyaluran minyak tidak mengalami masalah. Kelangkaan mulai berkurang, dan warga mendapat minyak tanah sebagaimana mestinya. "Kita memberi apresiasi kepada Pemkot Medan yang sudah mengambil tindakan dalam masalah ini. Selama ini minyak tanah yang disalurkan melalui Pertamina jumlahnya lebih, tetapi di lapangan terjadi kelangkaan. Ini yang menjadi pertanyaan, kemana semua minyak tanah itu?" kata Surianda Lubis di Gedung DPRD Medan, Jalan Kapten Maulana Lubis Medan, Selasa (12/12/2006). Secara formal, kata Surianda, DPRD Medan belum mendapat pemberitahuan dari Pemkot Medan mengenai kebijakan yang bersumber dari kerjasama Pertamina Unit Pemasaran I Medan dan Pemko Medan ini. Namun mengingat kelangkaan yang sempat terjadi hampir di semua titik, maka tindakan pemkot dapat dipahami. Terhitung sejak Senin (11/12/2006) Pemkot Medan langsung menyalurkan langsung minyak tanah kepada masyarakat melalui kepala lingkungan. Melalui sebuah kesepakatan dengan Pertamina, Pemkot membeli semua minyak tanah dari pangkalan, untuk seterusnya disalurkan tetap dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) Rp 2.250 per liter. Untuk membeli seluruh minyak tanah di tiap pangkalan, Pemkot mengalokasikan dana Rp 7,2 miliar. Uniknya, sistem ini ditentang para pangkalan. Pada Selasa siang, sekitar 200-an massa dari Himpunan Pangkalan Minyak Tanah Nasional (Himapitanas) mendatangi gedung DPRD Medan meminta program ini dibatalkan. Alasannya, program ini dapat kontra produktif dan tidak menyelesaikan persoalan. Sebab bisa saja kepala lingkungan bermain dalam penyaluran minyak tanah. (rul/qom)