Ungkap Fakta Ini, Airlangga Tepis Risma Tak Dilibatkan Bagi-bagi Bansos

Ungkap Fakta Ini, Airlangga Tepis Risma Tak Dilibatkan Bagi-bagi Bansos

Shafira Cendra Arini - detikFinance
Rabu, 14 Feb 2024 15:33 WIB
Airlangga Hartarto
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto.Foto: Sholihin/detikcom
Jakarta -

Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan pembahasan terkait anggaran bantuan sosial (bansos) melibatkan Kementerian Sosial (Kemensos). Airlangga juga menepis Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini tidak dilibatkan.

Airlangga menjelaskan program bansos masuk anggaran Kemensos. Oleh sebab itu Risma, panggilan akrab Tri Rismaharini, menurut Airlangga juga ikut terlibat.

"Anggarannya dari Kemensos. Ya kalau anggaran dari Kementerian Sosial, kan pasti terlibat," ujarnya, ditemui usai 'nyoblos', di TPS 005 Melawai, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan (14/2/2024).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Selain dalam pembahasan anggaran, Airlangga menegaskan bahwa Risma juga terlibat dalam penyaluran bansos ke masyarakat.

"Ya kalau anggarannya terlibat, ya pasti terlibat (penyaluran). Kan anggaran pos-nya di situ," ujarnya.

ADVERTISEMENT

Sebagai tambahan informasi, program bansos mendapat sorotan publik menjelang waktu Pemilu 2024. Salah satunya lantaran adanya dugaan politisasi bansos yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan sejumlah menteri yang mendukung calon presiden (capres) nomor urut 2.

Ditambah lagi, Jokowi jadi semakin gencar turun langsung ke lapangan dalam membagikan bansos, baik itu bentuknya bantuan langsung tunai (BLT) dalam bentuk uang tunai maupun bahan pangan.

Namun satu hal yang jadi pertanyaan, dalam pembagian bansos yang dilakukan Jokowi tidak didampingi Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini atau akrab disapa Risma. Sebagai informasi, Risma merupakan anggota Kabinet Indonesia Maju dari PDI-Perjuangan.

Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana pun buka suara menyikapi situas itu. Menurut Ari Mensos tidak mendampingi lantaran terkait dengan cadangan pangan ada bulog dan badan pangan jadi lebih pada hal itu.

"Termasuk mengecek keberadaan pangan di setiap daerah jadi yang diajak yang terkait dengan itu. Enggak, enggak ada status kepartaian," tegas Ari Dwipayana di Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta, Senin (29/1/2024).

Ari pun menjelaskan bansos merupakan kebijakan alternatif pemerintah menghadapi situasi tertentu terutama saat ini berhadapan dengan fenomena El Nino dan menimbulkan dampak di mana musim tanam dan musim panen akan bergeser. Dampaknya kesulitan mendapatkan bahan-bahan pokok terutama beras, situasi iklimnya tidak memungkinkan.

Selain itu situasi global berhadapan dengan semakin naiknya harga pangan, situasi itu akan menimbulkan beban di masyarakat. Salah satu cara untuk merespons persoalan itu dengan membagikan bansos.

"Kelompok sosial yang ada di lapisan bawah harus dibantu dalam menghadapi situasi yang sulit. Kebijakan afirmatif pemerintah yang sumber dananya dari APBN, dari rakyat juga," tutur Ari.

Simak juga Video: Luhut Bilang Ngapain Ribut soal Jokowi Rajin Bagikan Bansos

[Gambas:Video 20detik]




(shc/hns)

Hide Ads