Perusahaan China Kena Sanksi AS, Begini Reaksi Pemerintah Xi Jinping

Perusahaan China Kena Sanksi AS, Begini Reaksi Pemerintah Xi Jinping

Shafira Cendra Arini - detikFinance
Senin, 19 Feb 2024 09:00 WIB
Pabrik ponsel digicoop
ilustrasi/Foto: detikINET/Ari Saputra
Jakarta -

Menteri Luar Negeri (Menlu) China Wang Yi meminta Amerika Serikat (AS) untuk mencabut sanksi terhadap sejumlah perusahaan asal China atas tuduhan kerja sama dengan pihak militer hingga mengancam keamanan nasional AS.

Hal ini disampaikan Wang secara langsung kepada Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken di sela-sela konferensi keamanan Munich pada Jumat pekan lalu, menurut pernyataan dari Kementerian Luar Negeri China.

"Washington harus mencabut sanksi terhadap perusahaan dan individu Tiongkok, dan upaya untuk memisahkan diri dari Tiongkok hanya akan merugikan Amerika Serikat," kata Wang, dilansir dari CNBC Internasional, Senin (19/2/2024).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Washington telah menjatuhkan sanksi terhadap berbagai perusahaan China yang dituduh bekerja sama dengan pihak militer China, meskipun ada penolakan dari perusahaan tersebut. Sanksi AS juga telah dijatuhkan terhadap individu dan entitas atas dugaan pelanggaran hak asasi manusia di wilayah Xinjiang, China.

Salah satu bentuk sanksi yang diberikan AS terhadap perusahaan-perusahaan China ialah larangan penjualan teknologi tertentu asal China, dengan alasan risiko keamanan nasional. China menuduh Washington 'mempersenjatai' isu-isu ekonomi dan perdagangan.

ADVERTISEMENT

"Membuat 'de-risking' menjadi 'de-Tiongkok', dan membangun 'halaman kecil dan tembok tinggi' serta mengupayakan 'pemisahan diri dari Tiongkok' hanya akan menjadi bumerang bagi AS sendiri," kata Wang kepada Blinken.

Hubungan China-AS telah menunjukkan tanda-tanda perbaikan dalam beberapa bulan terakhir, ketika keduanya mengambil langkah-langkah untuk membangun kembali saluran komunikasi setelah hubungan antara kedua negara adidaya global tersebut merosot dalam beberapa dekade. Namun masih banyak titik gesekan yang tersisa.

Meski demikian, pertemuan antara keduanya beerjalan substansila dan konstruktif. Salah satu hal yang dibahas ialah keduanya bertukar pandangan mengenai isu-isu regional termasuk krisis Ukraina dan Semenanjung Korea.

Disebutkan utusan Semenanjung Korea dari kedua belah pihak akan tetap berhubungan. Wang juga menegaskan kembali bahwa Amerika Serikat harus mematuhi prinsip one-China jika benar-benar menginginkan stabilitas di Selat Taiwan.

"Hanya ada satu Tiongkok di dunia, dan Taiwan adalah bagian dari wilayah Tiongkok, dan itulah status quo sebenarnya dalam masalah Taiwan," kata Wang.

China menganggap Taiwan sebagai bagian dari wilayahnya. Namun Taiwan sangat menolak klaim kedaulatan China dan mengatakan hanya masyarakat pulau tersebut yang dapat menentukan masa depan mereka.

Sebelumnya Presiden AS Joe Biden mengatakan AS tidak mendukung kemerdekaan Taiwan. Namun Amerika Serikat tetap menjaga hubungan tidak resmi dengan pulau yang diperintah secara demokratis itu dan tetap menjadi pemasok senjata terpenting bagi negara tersebut.

Lebih lanjut Blinken dan Wang membahas pertukaran antara kedua negara di semua tingkatan pada tahap berikutnya. Mereka juga sepakat untuk mempertahankan dialog di semua bidang.

China dan Amerika Serikat telah mencapai beberapa kemajuan dalam hubungan bilateral sejak Presiden Tiongkok Xi Jinping mengadakan pembicaraan dengan Biden pada bulan November. Pada kala itu, mereka mencapai kesepakatan yang mencakup fentanil, komunikasi militer, dan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) di sela-sela KTT Kerja Sama Ekonomi Asia-Pasifik.

(shc/rrd)

Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 

Hide Ads