Menkop Minta Dana dari SUP-005 Langsung Disalurkan ke Koperasi

Bantul - Kementerian Negara Koperasi dan UKM meminta agar sisa dana dari Surat Utang Pemerintah (SUP) 005 tidak lagi disalurkan melalui bank, namun langsung ke koperasi. Hal itu untuk menghindari tingginya suku bunga kepada end user, dalam hal ini Industri Kecil dan Menengah (IKM).Hal tersebut disampaikan oleh Mennegkop dan UKM Suryadharma Ali di sela-sela penyerahan bantuan rehabilitasi ekonomi pascagempa di kantor Pemda Bantul, Yogyakarta, Jumat (15/12/2006).Suryadharma menjelaskan, SUP-005 yang berjumlah Rp 10 triliun, sudah digunakan sebesar Rp 3,1 triliun. Dan selama ini, penyalurannya dilakukan melalui perbankan, yakni BNI, BRI, Bank Mandiri, Bukopin dan lembaga keuangan non-perbankan lain seperti PT Permodalan Nasional Madani dan Pegadaian.Namun menurut Suryadharma, dengan sistem penyaluran dari perbankan ke koperasi sebelum ke end user, menyebabkan tingkat suku bunganya terlalu tinggi, yakni sekitar 25-30 persen.Agar tingkat suku bunga tidak terlalu tinggi, maka Suryadharma mengusulkan agar sisa SUP-005 sebesar Rp 6,9 triliun disalurkan langsung ke koperasi.Mekanismenya, lanjut Suryadharma, pihaknya akan memberikan nama-nama koperasi yang berprestasi kepada Bank Indonesia untuk selanjutnya dilakukan seleksi. BI selanjutnya memutuskan koperasi mana saja yang layak untuk mendapatkan dana tersebut."Sehingga dengan memotong jalur sistem, maka pengguna akhir tidak mendapat bunga yang besar," tegas Suryadharma.Sementara Menperin Fahmi Idris mengatakan, Gubernur DIY menginginkan agar suku bunga untuk IKM hanya sekitar 6 persen, atau paling tinggi 10 persen. "Tapi kalau sampai 10 persen, itu kelewatan," cetus Fahmi.Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu meminta, masalah kredit IKM jangan hanya difokuskan pada berapa tingkat suku bunganya, melainkan juga mengenai akses mendapatkan financing. Menurut Mari, kemudahan mendapatkan pembiayaan lebih penting ketimbang tingkat suku bunganya. (qom/sss)