Larangan Impor Beras Ditinjau

Jakarta - Pemerintah akan meninjau ulang larangan impor beras yang berlaku hingga Maret 2007. Menurut Wapres Jusuf Kalla, larangan impor beras itu tidak bersifat mutlak."Larangan tergantung harga. Selalu saya katakan impor itu dikaitkan dua hal, kalau stok pemerintah sudah di bawah satu juta ton dan harga sudah di atas harga yang disetujui, itu harus impor," tegas Wapres Jusuf Kalla di Istana Wapres, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Jumat (15/12/2006).Mengenai harga beras yang tak kunjung turun meski sejumlah operasi pasar (OP) sudah digelar, Wapres menegaskan bahwa penurunan harga memang tidak bisa langsung turun. "Itu juga membutuhkan waktu beberapa hari. Tapi pemerintah, presiden sudah menginstruksikan, berapa saja dibutuhkan OP itu dikeluarkan. Kita harap biasanya OP itu menurunkan harga," tambahnya.Wapres mengakui bahwa kebijakan perberasan Indonesia sudah sejak lama tidak berubah. Dulunya, masalah beras merupakan hal yang biasar. "Lalu tiba-tiba menjadi sensitif, padahal masalah biasa. Karena itu, walaupun banyak pihak tidak setuju kita impor, pemerintah impor untuk kebutuhan rakyat," ujarnya.Pemerintah akan menghitung kembali stok berasnya jika OP berlangsung lama. Yang pasti, dengan pertambahan penduduk sekitar 1,5 persen per tahun, harus ada tambahan stok hingga 500 ribu ton per tahun. (qom/nrl)