.webp)
Lembaga pemeringkat internasional Fitch Ratings memperkirakan kebijakan ekonomi Indonesia tidak akan berubah di tangan Prabowo Subianto. Namun, lembaga ini menyebut ketidakpastian seputar kebijakan fiskal dalam jangka menengah telah meningkat.
Kejelasan mengenai kebijakan fiskal pemerintah berikutnya ini akan terlihat setelah mulai menjabat pada Oktober nanti.
Dikutip dari laman Fitch Ratings, Kamis (22/2/2024), Prabowo unggul dalam perhitungan cepat (quick count) dengan angka lebih dari 50%. Jika hasil ini benar, maka Prabowo bisa menghindari putaran kedua dan mengurangi ketidakpastian politik jangka pendek.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Fitch memperkirakan, Prabowo akan tetap fokus pada pembangunan infrastruktur, termasuk pembangunan ibu kota baru. Lalu, mempertahankan upaya pemerintah untuk mendorong hilirisasi komoditas. Serta, mengembangkan manufaktur baterai dan kendaraan listrik.
"Fitch memperkirakan pertumbuhan PDB riil akan tetap sekitar atau sedikit di atas 5% pada tahun ini dan tahun depan, yang akan sejalan dengan kondisi sebelum pandemi," bunyi laporan tersebut.
Fitch memperkirakan kebijakan moneter dan fiskal akan tetap mendukung stabilitas makroekonomi setidaknya selama sisa tahun ini. Namun demikian, Fitch menyebut risiko fiskal jangka menengah telah meningkat, mengingat beberapa janji kampanye Prabowo termasuk program makan siang dan susu gratis di sekolah yang dapat menghabiskan biaya sekitar 2% PDB setiap tahunnya.
Pernyataan Prabowo bahwa Indonesia dapat mempertahankan rasio utang pemerintah terhadap PDB yang jauh lebih tinggi, juga menunjukkan adanya risiko terhadap proyeksi fiskal dasar Fitch. Namun, Prabowo juga menyerukan agar Indonesia meningkatkan tingkat pendapatan pemerintah terhadap PDB secara signifikan.
Skenario dasar Fitch adalah utang pemerintah Indonesia akan terus menurun secara bertahap. Hal ini dengan asumsi bahwa akan ada dukungan luas di seluruh parlemen baru terhadap kebijakan fiskal yang hati-hati dan defisit fiskal di bawah 3% PDB.
Indonesia mempunyai batasan defisit anggaran 3% dari PDB, meskipun batasan ini untuk sementara dilonggarkan selama pandemi COVID-19. Defisit fiskal dengan cepat diturunkan menjadi 1,7% PDB pada 2023.
(acd/ara)
