Anggota DPR: Hentikan OP Beras

Solo - Pemerintah diminta segera menghentikan operasi pasar (OP) terkait lonjakan harga beras dalam sepekan terakhir. Lonjakan harga yang diredam dengan OP dinilai hanya akal-akalan untuk mengondisikan impor beras yang telah direncanakan Pemerintah.Tudingan itu disampaikan Anggota DPR RI dari FPDIP, Aria Bima kepada wartawan di Solo, Jumat (15/12/2006).Bima menilai lonjakan harga beras sengaja dilakukan oleh para spekulan di tata niaga beras. Ia menuding mereka melakukan penimbunan agar suplai di tingkat konsumen turun sehingga harga beras naik. "Secara faktual, dua daerah lumbung beras nasional melaporkan adanya surplus produksi. Jawa Barat menyatakan surplus beras 1,4 juta ton, Jawa Tengah pada tiga bulan yang lalu juga dinyatakan surplus beras 1,3 juta ton," ujar Bima. Bima menegaskan, kelangkaan beras saat ini tidak terkait dengan kemarau panjang. Jika alasan itu yang dipakai, lanjutnya, sesuai data yang dirilis Biro Pusat Statistik (BPS) maka seharusnya kondisi tahun 2005 akan jauh lebih parah. Karena itulah, menurutnya, perlu dicurigai situasi tersebut memang dikondisikan oleh Pemerintah untuk melakukan impor beras. Dia melihat adanya desakan Bulog untuk segera melakukan OP yang diambilkan dari stok beras yang ada di gudang-gudang Bulog. Dengan cadangan beras di Bulog yang saat ini hanya mencapai hampir 1 juta ton, maka sesungguhnya terlalu dipaksakan untuk melakuakn OP karena belum memenuhi persyaratan. OP dilakukan jika harga beras dalam tiga bulan berturut-turut mnegalami kenaikan dan suplai selalu berkurang. "Jika gudang Bulog dikosongkan untuk OP mala akan ada alsan alasan bagi mereka untuk melakukan impor beras. Kami di DPR telah menerima informasi adanya kontrak pembelian beras oleh Indonesia dari Vietman sebanyak 250 ribu tonyang akan masuk bulan Januari dan Februari mendatang," ujar Bima. Dengan adanya bukti kontrak pembelian beras dari Vietnam, aksi spekulan serta tekanan Bulog untuk segera melakukan OP menurutnya sudah cukup dijadikan indikasi adanya permaikan yang nantinya dijadikan alasan untuk melakukan impor beras. "Saat ini juga segera hentikan OP yang sudah mulai dilakukan. Untuk mengatasi kelangkaan beras saat ini jika memang karena kemarau panjang maka lebih baik Bulog segera mengeluarkan stok beras untuk jatah Raskin atau mengambil dana talangan," lanjut politisi muda asal Solo tersebut. Langkah yang harus ditempuh pemerintah selanjutnya adalah segara memperbaiki tata niga beras dengan menaikkan HPP (harga pembelian pemerintah) menjadi di atas Rp 4.300. HPP saat ini sebesar Rp 3.350 dinilai sangat merugikan sehingga petani belum bisa menikmati hasilnya. (mbr/qom)