Groundbreaking IKN Lanjut Lagi, Ada Proyek Bank Mandiri dan BRI

Groundbreaking IKN Lanjut Lagi, Ada Proyek Bank Mandiri dan BRI

Ilyas Fadilah - detikFinance
Senin, 26 Feb 2024 11:11 WIB
Suasana pembangunan istana presiden di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Senin (12/2/2024). Sekretaris Otorita IKN Achmad Jaka Santos mengatakan bahwa saat ini progres pembangunan istana presiden di IKN telah mencapai 54 persen dan diproyeksi siap digunakan untuk menggelar Upacara Kemerdekaan ke-79 Republik Indonesia pada 17 Agustus 2024 mendatang. ANTARA FOTO/ Rivan Awal Lingga/rwa.
Foto: ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga
Jakarta -

Groundbreaking tahap-5 di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara akan berlanjut pekan ini. Kepala Satuan Tugas Pelaksanaan Pembangunan IKN Nusantara Danis H. Sumadilaga membeberkan mengatakan, groundbreaking berlangsung pada hari Kamis, 29 Februari, dan Jumat 1 Maret 2024.

"Minggu ini ada groundbreaking tahap 5, minggu ini hari Kamis dan Jumat. Ini adalah groundbreaking tahap ke 5," katanya dalam acara Dentons HPRP Law and Regulations Outlook 2024 di Hotel Shangri-La Jakarta, Senin (26/2/2024).

Ia menjelaskan groundbreaking di IKN sudah berlangsung 4 tahap sejak bulan Oktober 2023 hingga Januari 2024. Sementara pada groundbreaking tahap 5 ada proyek dari Bank Mandiri, BRI, hingga BPJS Kesehatan.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Groundbreaking kelima ini ada Bank Mandiri, BRI, kemudian sektor keuangan, BPJS, dan lain sebagainya," tuturnya.

Sebelumnya, Otoritas Ibu Kota Nusantara (OIKN) mengungkap akan ada sektor lain yang masuk di IKN Nusantara. Informasi ini diungkap oleh Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Otorita IKN Silvia Halim.

ADVERTISEMENT

"Yang pasti kalau teman-teman perhatikan berbagai macam sektor sudah masuk. Kelistrikan sudah, transportasi sudah," ucap Silvia di agenda Indonesia Architecture Exhibition & Conference di ICE BSD, Tangerang, Kamis (22/2/2024).

Sebagai informasi, pembangunan IKN ditafsir membutuhkan dana sekitar Rp 466 triliun. Danis menjelaskan, 20% atau sekitar Rp 91 triliun berasal dari APBN, sementara sisanya adalah investasi Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha (KPBU) dan investasi murni.

"Diperlukan dana Rp 466 triliun, sekitar Rp 91 triliun dari APBN atau 20% dari total kebutuhan dana. Sisanya KPBU maupun investasi murni," imbuhnya.

(rir/rrd)

Hide Ads