Tom Lembong Tuding Bansos Kuras Beras Cadangan Pemerintah di Bulog

Tom Lembong Tuding Bansos Kuras Beras Cadangan Pemerintah di Bulog

Herdi Alif Al Hikam - detikFinance
Rabu, 28 Feb 2024 15:29 WIB
Kepala BKPM Thomas Lembong di Raker Kemendag
Thomas Lembong - Foto: Ardan Adhi Chandra/detikFinance
Jakarta -

Thomas Trikasih Lembong, Co-captain Tim Nasional Pemenangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN) mengomentari soal tata kelola beras di Indonesia. Menurutnya saat ini tata kelola beras sangat kacau balau.

Pria yang akrab disapa Tom Lembong berpendapat buruknya tata kelola beras disebabkan kebijakan bantuan sosial (bansos) yang banyak digelontorkan pemerintah jelang Pemilu 2024.

"Kondisi pasar beras di Indonesia itu lagi kacau balau, dan itu kalau saya menanggapi secara teknokratis, secara profesional, hampir pasti ada kaitannya dengan kebijakan yang diambil di saat-saat di bulan-bulan pemilu terkait bansos," kata Tom di Rumah Koalisi Perubahan, Jakarta Selatan, dikutip dari CNN, Kamis (28/2/2024).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Tom Lembong menuding kebijakan bansos jelang Pemilu telah menguras habis 1,3 juta ton stok beras cadangan Pemerintah di Bulog.

"Ada indikasi bahwa kebijakan bansos yang ditempuh itu menguras stok bulog sampai 1,3 juta ton, itu angka yang sangat signifikan," beber Tom.

ADVERTISEMENT

Eks Kepala BKPM itu berharap pemerintah bisa segera kembali mengurus keperluan-keperluan masyarakat. Dia khawatir sibuknya pejabat dengan politik, menghambat upaya-upaya preventif menjaga stok dan stabilisasi harga yang lazim dilakukan menjelang bulan Ramadan.

"Saya berasumsi pejabat sekarang lagi sibuk jadi pemadam kebakaran soal beras, jadi berapa kapasitas pemerintah yang masih tersisa untuk persiapan jelang Ramadan misalnya," kata Lembong.

"Makanya sebetulnya yang paling ideal politik diserahkan kepada politisi, dan birokrasi diserahkan kepada birokrasi, jangan dicampuradukkan," pungkasnya.

Seperti diketahui, pemerintah memang menggelontorkan bantuan beras sebanyak 10 kilogram per bulan kepada 22 juta keluarga penerima manfaat di Indonesia. Bantuan ini diberikan sejak akhir tahun lalu dan diperpanjang hingga bulan Juni mendatang.

Berita selengkapnya klik di sini

(hal/kil)

Hide Ads