Paket Kebijakan Ekonomi Oke, Implementasi Kedodoran

Jakarta - Pemerintah lamban menyelesaikan kebijakan-kebijakan yang ditargetkan dalam paket kebijakan untuk memulihkan ekonomi Indonesia.Berdasarkan data dari Kantor Kementerian Perekonomian, untuk Paket Kebijakan Memperbaiki Iklim Investasi hingga akhir November baru 71 persen kebijakan yang dirilis.Paket Kebijakan Infrastruktur lebih parah lagi, baru 50 persen kebijakan yang sudah diselesaikan. Yang agak mendingan itu Paket Kebijakan Sektor Keuangan yang pencapaiannya sudah 80 persen.Menanggapi hal tersebut, pengamat ekonomi Fadhil Hasan menilai kelambanan penyusunan kebijakan itu menunjukkan bahwa pemerintah tidak memiliki antisipasi terhadap persoalan yng dihadapi saat menyusun kebijakan.Fadhil menuding pemerintah masih menggunakan pola pikir yang lama, yang menganut rezim otoriter. Sehingga untuk menyusun kebijakan yang efektif susah sekali."Padahal situasinya sudah berubah, sehingga walaupun ada yang terealisasi tidak cukup efektif," ujarnya ketika dihubungi detikcom, Senin (18/12/2006) malam.Birokrasi yang lambat juga dituding sebagai salah satu penyebabnya."Walaupun kebijakan dapat diselesaikan, efektivitasnya diragukan karena pendekatan yang digunakan masih pendekatan lama, yang otoriter," tuturnya.Ketua Kadin MS Hidayat meminta pemerintah menerapkan sistem reward and punishment. Bagi pejabat yang tidak mendukung paket kebijakan dikenai sanksi sementara yang pro diberi insentif."Birokrat yang tidak mendukung paket kebijakan supaya diganti, jadi ada sistem reward dan punishment, karena kompetisinya sekarang di sana," tuturnya usai mengikuti pertemuan antara pemerintah dan asosiasi bisnis dalam dan luar negeri di Gedung Depkeu, Jl Lapangan Banteng, Jakarta, Senin (18/12/2006).Kadin meminta pemerintah segera merealisasikan janjinya untuk mereformasi birokrasi. Birokrasi yang sekarang berjalan masih dinilai menghambat pertumbuhan ekonomi. (ddn/qom)