Di Hadapan Anggota OECD, Airlangga Banggakan Quick Count Pemilu RI

Ilyas Fadilah - detikFinance
Rabu, 28 Feb 2024 20:36 WIB
Foto: Ilyas Fadilah/detikcom
Jakarta -

Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto melakukan diskusi bersama Kepala Perwakilan Organisasi for Economic Co-operation and Development (OECD). Sebelumnya, OECD telah membuka diskusi aksesi dengan Indonesia terkait intensi Indonesia bergabung dalam organisasi tersebut.

Airlangga mengatakan, Indonesia mengapresiasi dukungan anggota OECD atas permintaan Indonesia bergabung dalam kurun waktu 7 bulan. Menurutnya, Indonesia adalah negara Asia Tenggara pertama yang diundang membuka diskusi aksesi dengan OECD.

"Ini adalah kesempatan penting bagi anggota dan mitra OECD, sebagai negara pertama di Asia Tenggara yang diundang membuka diskusi aksesi OECD dan ekonomi terbesar di kawasan," katanya dalam pertemuan tersebut di Langham Hotel Jakarta, Rabu (28/2/2024).

Airlangga juga memamerkan Indonesia sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di dunia. Menurutnya, ada 205 juta pemilih dengan tingkat partisipasi pemilih tertinggi di antara anggota OECD.

Selain itu Indonesia juga memiliki sistem quick count atau hitung cepat untuk mengetahui hasil pemilu dengan ilmu sains. ia mengklaim tak ada negara lain yang menggunakan quick count seperti Indonesia.

"Kita mengenalnya sebagai quick count, yang tidak pernah terjadi di negara lain, dan Indonesia mempercayai itu. Saya rasa itu merupakan sejarah lain dalam proses yang besar ini," tuturnya.

Menurutnya Indonesia telah menyelesaikan pemilu bulan ini, yang menandai demokrasi yang dewasa. Para pemilih umumnya menginginkan pemerintahan yang menjanjikan stabilitas dan kemakmuran.

Selain itu, Airlangga menilai kerja sama internasional memainkan peranan penting dalam transisi dan transformasi Indonesia, sebab memberi peta jalan menuju kemajuan. Apalagi Indonesia punya cita-cita jadi negara maju pada tahun 2045.

"Perekonomian Indonesia perlu tumbuh minimal 6% hingga 7% dalam 20 tahun ke depan agar terhindar dari jebakan pendapatan menengah dan berkembang menjadi negara berpendapatan tinggi," pungkasnya.




(ily/hns)
Berita Terkait
Berita detikcom Lainnya
Berita Terpopuler

Video

Foto

detikNetwork