Beredar 4 Nama Calon Pengganti Sri Mulyani di Kabinet Prabowo

Calon Presiden Nomor Urut 2, Prabowo Subianto, disebut-sebut sudah mengincar sejumlah nama untuk ia tempatkan sebagai calon Menteri Keuangan (Menkeu) baru di kabinet pemerintahannya. Namun nama Menkeu saat ini, Sri Mulyani Indrawati, dikabarkan tak masuk dalam daftar tersebut.

Awalnya, media internasional asal Amerika Serikat yakni Bloomberg, menyebut Sri Mulyani tidak akan lagi menjabat sebagai Menteri Keuangan dalam kabinet pemerintahan Prabowo Subianto.

Menurut Bloomberg, Prabowo dikabarkan sedang mempertimbangkan sejumlah tokoh yang berlatar belakang bankir sebagai Menteri Keuangan. Prabowo disebut mencari teknokrat yang dapat mengamankan pendanaan negara, menjaga kewaspadaan fiskal, serta bisa memenuhi janji kampanyenya.

Sejumlah sumber Bloomberg mengatakan Prabowo, yang memimpin hasil survei quick count Pemilu 2024, dikatakan sedang mempertimbangkan setidaknya empat tokoh. Keempatnya adalah Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara Kartika Wirjoatmodjo, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Mahendra Siregar, dan Direktur Utama PT Bank Negara Indonesia Tbk (BNI) Royke Tumilaar.

Nama-nama itu disebut sejumlah sumber dianggap cocok sebagai Menteri Keuangan karena keahlian finansial dan gaya kepemimpinannya. Namun, Prabowo disebut tidak akan menjadikan Menteri Keuangan sebagai posisi tawar-menawar politik. Pasalnya, jabatan itu disebut di atas politik, dibutuhkan orang yang teliti dan piawai dalam mengelola anggaran negara.

"Menteri Keuangan baru akan menggantikan Sri Mulyani Indrawati, satu-satunya perempuan yang pernah ditunjuk untuk peran tersebut sejak kemerdekaan Indonesia pada 1945," tulis Bloomberg, dikutip Rabu (28/2/2024).

Kendati demikian, siapapun yang menduduki peran Menteri Keuangan bakal memiliki tanggung jawab besar. Pasalnya, Indonesia akan menghadapi berbagai resiko geopolitik khususnya gangguan rantai pasokan yang muncul dari persaingan AS-China.

"Sehingga orang tersebut harus mempertahankan disiplin fiskal, yang telah menjadi hal penting dalam menstabilkan rupiah dan meyakinkan investor asing, sambil mengamankan pendanaan yang cukup untuk rencana pengeluaran besar Prabowo," sambung mereka.

Namun, sejumlah sumber Bloomberg mengatakan line-up alias nama-nama calon Menteri Keuangan tersebut bisa saja berubah. Sebab, diskusi pembentukan kabinet masih berada dalam tahap awal.

Pendiskusian diyakini baru meningkat setelah Prabowo resmi dinyatakan sebagai pemenang Pemilu 2024 oleh Komisi Pemilihan Umum. Hasil resmi dijadwalkan diumumkan pada 20 Maret mendatang. Namun ketika dikonfirmasi, Juru Bicara Prabowo belum merespon hal tersebut.

Pada Rabu sore (28/2), detikcom pun telah menghubungi Tim Kampanye Nasional (TKN) Capres-Cawapres Prabowo-Gibran guna mengonfirmasi isu itu. Merespons hal di atas, Wakil Ketua TKN Prabowo-Gibran, Eddy Soeparno mengaku tak tahu menahu.

"Waduh, saya nggak tahu tuh," tulisnya via aplikasi pesan singkat. Eddy juga enggan berkomentar banyak ketika ditanya apakah proses pendiskusian calon Menteri Keuangan sudah dilakukan di internal TKN. Ia hanya menjawab semua partai politik dan anggota TKN sedang sibuk mengawal hasil Pemilu 2024.

"Kita semua sedang berfokus untuk mengawal perhitungan suara pilpres (pemilhan presiden) dan pileg (pemilihan legislatif) terlebih dahulu. Itu prioritas kami di TKN dan masing-masing parpol," imbuhnya.

Sementara Direktur Eksekutif Segara Research Institute Piter Abdullah, menilai siapapun yang kelak akan menjadi Menteri Keuangan tidak masalah. Piter bahkan mengatakan bahwa publik seharusnya tidak boleh berprasangka bahwa tidak ada tokoh yang cocok menggantikan Sri Mulyani.

Menurutnya, Sri Mulyani sudah menjalankan tugasnya dengan sangat baik. Namun, hal ini bukan berarti hanya Sri Mulyani yang pantas menduduki posisi Menteri Keuangan.

"Bu Sri Mulyani sudah melaksanakan tugas dengan sangat baik, tapi bukan berarti hanya ibu Sri Mulyani yang mampu menjadi Menteri Keuangan yang baik. Dari empat nama di atas, menurut saya semua mampu menjadi Menteri Keuangan yang baik," ujar dia.

Berikut adalah detil nama-nama kandidat potensial Menteri Keuangan di pemerintahan Prabowo Subianto versi Bloomberg:

Nama-Nama Calon Menteri Keuangan Potensial di Kabinet Prabowo Subianto

1. Budi Gunadi Sadikin

Ditunjuk sebagai Menteri Kesehatan pada Desember 2020, Budi disebut berhasil mengendalikan penyebaran COVID-19 di Indonesia dengan memanfaatkan jaringan internasional dan sumber daya dalam negeri untuk mendapatkan tes dan vaksin. Dia sebelumnya adalah wakil menteri badan usaha milik negara.

Lulusan fisika nuklir Institut Teknologi Bandung ini sempat berkarier sektor swasta yaitu di Asia-Pasifik IBM. Dia menjabat sebagai staf teknologi informasi sebelum memulai kariernya di PT Bank Bali dan kemudian menjadi Direktur Utama PT Bank Mandiri. Budi juga pernah menjabat sebagai presiden PT Indonesia Asahan Aluminium sebelum meninggalkan sektor swasta untuk pemerintahan.

2. Royke Tumilaar

Royke memimpin Bank Mandiri dari 2019 hingga 2020 setelah menjabat berbagai posisi di departemen mulai dari wholesale banking, korporat, hingga manajemen aset. Dia pertama kali bergabung dengan bank pada tahun 1998 setelah Krisis Keuangan Asia, setelah memulai karier bankir sebagai analis kredit di Bank Dagang Negara.
Setelah meninggalkan Mandiri, Royke bergabung dengan PT Bank Negara Indonesia (BNI) sebagai Direktur Utama. Royke meraih gelar ekonomi dari Universitas Trisakti dan gelar magister bidang keuangan bisnis dari University of Technology Sydney.

3. Kartika Wirjoatmodjo

Pria yang akrab disapa Tiko ini merupakan pengganti Budi Gunadi Sadikin sebagai Direktur Utama Bank Mandiri. Sebelumnya, Tiko merupakan Kepala Eksekutif Lembaga Penjaminan Simpanan dan sempat memimpin PT Indonesia Infrastructure Finance.

Pada 2019, Tiko diangkat menjadi Wakil Menteri BUMN. Tiko diketahui meraih gelar sarjana akuntansi dari Universitas Indonesia dan meraih gelar magisternya (MBA) dari Universitas Erasmus Rotterdam pada 2001.

4. Mahendra Siregar

Mahendra adalah seorang ekonom, ia tidak asing lagi dengan Kementerian Keuangan. Di bawah kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, tepatnya pada 2011-2013, Mahendra menjabat sebagai Wakil Menteri Keuangan.

Mahendra juga pernah menjadi duta besar Indonesia untuk AS. Sejak 2022, ia telah memimpin Otoritas Jasa Keuangan yang mengawasi peraturan di sektor perbankan dan pasar modal.

Mahendra meraih gelar sarjana ekonomi dari Universitas Indonesia dan gelar master di bidang yang sama dari Monash University.