.webp)
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memastikan terus memberi dukungan untuk pengendalian pangan terutama jelang Ramadhan dan Idul Fitri 2024. Salah satu bentuk dukungannya yakni akan ada dana siaga untuk Badan Pangan Nasional (Bapanas).
Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu Isa Rachmatarwata mengatakan dana siaga itu untuk memastikan ketersediaan anggaran Bapanas dalam melakukan intervensi pasokan maupun harga pangan.
"Kami dengan Bapanas sedang mempertimbangkan untuk membangun model dana siaga sehingga Bapanas sudah langsung memiliki dalam anggarannya untuk melakukan intervensi-intervensi, baik ketersediaan pasokan maupun harga ini dengan mendukung Bulog dan ID Food," kata Isa dalam Rapat Koordinasi Pengamanan Pasokan dan Harga Pangan Jelang Puasa & Idul Fitri 2024 di Grand Ballroom Hotel Indonesia Kempinski, Senin (4/3/2024).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Selain itu, dukungan juga diberikan kepada Bulog dan ID Food untuk memastikan keduanya mendapat dukungan pembiayaan dari perbankan terutama Himbara. Kepastian akses permodalan kepada keduanya dinilai penting untuk melakukan berbagai tindakan secara tepat waktu guna building stock.
"Antara lain dengan memberikan subsidi bunga untuk pinjaman yang diambil oleh Bulog dan ID Food dan memberikan jaminan apabila memang diperlukan untuk jaminan pinjaman dari kedua badan usaha milik pemerintah ini," tuturnya.
Tidak hanya itu, Kemenkeu juga menyatakan komitmennya untuk melakukan penggantian biaya subsidi bagi Bulog dan ID Food secara lebih cepat. Dalam tata kelolanya, proses penggantian biaya tersebut perlu melalui verifikasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
"Kita ingin melakukan penggantian biaya bagi keduanya secara cepat. Untuk itu kita bekerja sama dengan BPKP yang biasanya menjadi auditor atau verifikator kegiatan-kegiatan pendistribusian atau keperluan pengendalian harga, penyediaan pasokan dan sebagainya," ucapnya.
Untuk itu, Isa mengimbau agar Bulog dan ID Food dapat membangun tata kelola yang baik, dari segi dokumentasi dan pencatatan. Dengan begitu akan mempermudah dan mempercepat verifikasi dan audit dari BPKP.
"Uang bukan tidak terbatas, selalu ada batasnya, karena ada batasnya kita ingin melakukannya secara efektif dan efisien dengan membangun mekanisme-mekanisme yang semakin memudahkan bagi penyediaan maupun pendistribusian bahan pangan, tetapi tata kelolanya semakin terjaga dengan baik," pungkas Isa.
(aid/das)
