Bocoran Asumsi Makro APBN 2025: Ekonomi 5,6%, Dolar AS Rp 15.400

Bocoran Asumsi Makro APBN 2025: Ekonomi 5,6%, Dolar AS Rp 15.400

Samuel Gading - detikFinance
Senin, 04 Mar 2024 20:00 WIB
Petugas Cash Center BNI menyusun tumpukan uang rupiah untuk didistribusikan ke berbagai bank di seluruh Indonesia dalam memenuhi kebutuhan uang tunai jelang Natal dan Tahun Baru. Kepala Kantor perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Papua mengungkapkan jumlah transaksi penarikan uang tunai sudah mulai meningkat dibanding bulan sebelumnya yang bisa mencapai penarikan sekitar Rp1 triliun. Sedangkan untuk Natal dan tahun baru ini secara khusus mereka menyiapkan Rp3 triliun walaupun sempat diprediksi kebutuhannya menyentuh sekitar Rp3,5 triliun. (FOTO: Rachman Haryanto/detikcom)
Ilustrasi/Foto: Rachman Haryanto
Jakarta -

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sudah menyampaikan draft rancangan awal Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2025 dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Senin (26/2) lalu. Apa saja bocorannya?

Dalam agenda Peluncuran Indeks Desa Peran Desa dalam Pembangunan Indonesia Emas 2045, Deputi Bidang Ekonomi Kementerian PPN/Bappenas Amalia Adininggar Widyasanti membeberkan asumsi makro Rencana Anggaran Pendapatan Belanja (RAPBN) 2025.

"Asumsi inflasinya 2,5 +-1%, asumsi mikro nih 2,5 +-1% inflasi. Nilai tukar Rp 15.000-15.400, 5,3-5,6% pertumbuhan ekonomi. Jadi ekonomi Indonesia ditargetkan tumbuh 5,3-5,6%" ucap wanita yang akrab disapa Winny di Gedung Bappenas, Jakarta Pusat, Senin (4/3/2024).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Sementara, harga minyak mentah diperkirakan berada di kisaran US$ 75-85 dolar per barel. Sementara lifting minyak bumi 583-605 BOEPD (barel setara minyak per hari). Di sisi lain lifting gas, diprediksi 1-1,045 juta barel setara minyak per hari.

Kendati demikian, Winny menjelaskan bahwa semua asumsi makro tersebut harus dibahas di DPR RI terlebih dahulu untuk disetujui.

ADVERTISEMENT

"Itu (asumsi makro) usulan pemerintah. Yang jelas saya titip bahwa untuk menuju pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan harus dikontribusikan oleh bukan hanya pemerintah, tapi seluruh stakeholder. Peran pemerintah adalah memfasilitasi memberikan stimulus tapi sebenarnya yang aktornya juga adalah non-pemerintah," tuturnya.

(ara/ara)

Hide Ads