RI Impor Beras 520 Ribu Ton

Jakarta - Pemerintah akhirnya memutuskan impor beras hingga 520 ribu ton hingga Maret 2007. Pemerintah mengaku memutuskan impor karena tidak ingin mengambil risiko sekecil apapun terkait ketahanan pangan.Hal tersebut ditegaskan Wapres Jusuf Kalla dalam jumpa pers untuk kedua kalinya di kantor Wapres, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Kamis (21/12/2006).Sebelumnya, wapres sudah menggelar jumpa pers setelah rapat tentang impor beras selesai. Namun jumpa pers itu belum memuaskan wartawan karena banyak data yang belum lengkap. Wartawan pun memanfaatkan acara sela untuk meminta keterangan yakni saat Wapres menerima Menteri Perdagangan Mari Pangestu sebagai panitia Natal nasional.Namun Mari tidak bersedia memberikan keterangan. Nah, Wapres pun mengalah dan akhirnya menggelar jumpa pers untuk yang kedua kalinya.Wapres menjelaskan, pemerintah harus mengeluarkan beras dari gudang Bulog rata-rata 250 ribu ton per bulan, dan sampai akhir Februari mengeluarkan 600 ribu ton per bulan. "Tadi dihitung 160 ribu ton per bulan. Kalau 2 bulan 320 ribu, ditambah operasi pasar 200 ribu ton, maka sampai panen, 520 ribu ton," jelas Wapres.Mengenai keputusan impor, Wapres menegaskan, jika pemerintah tidak mengisi gudang Bulog dari Januari sampai Februari maka stok pangan akan rawan jika terjadi bencana alam. Apalagi, panen raya baru pada bulan Maret, dan ada surplus rata-rata 3 juta ton per bulan."Maka, semua impor tutup pada bulan Maret. Jadi hanya untuk mengisi Januari sampai Februari, agar levelnya kembali ke level 1 juta," tambah Wapres.Wapres juga menepis dugaan tidak adanya koordinasi dengan presiden. Alasannya, Presiden SBY sebelumnya hanya menginstruksikan untuk mempercepat pemberian raskin."Kemarin presiden mengatakan kalau perlu impor. Dan setelah kita hitung, ternyata perlu. Karena kalau kita keluarkan dari gudang, stoknya macam mana?" cetusnya.Terkait ancaman PDIP yang akan melakukan interpelasi jika pemerintah jadi mengimpor beras, Wapres menegaskan tidak akan membawa masalah ini ke wilayah politik."Beras adalah kebutuhan pokok siapa saja. Jadi pemerintah tidak ingin membawa masalah ini ke politik, tapi ke kebutuhan prinsipil rakyat. Tentu temen-teman DPR boleh memberikan pandangan. Tapi kebutuhan pokok masyarakat tidak boleh kita main-mainkan," tandasnya. (qom/ir)