.webp)
Dia menilai belanja bareng dan jasa pemerintah dengan platform elektronik macam e-katalog meminimalisir potensi keterlibatan oknum nakal. Pasalnya, dia mengatakan mesin tak bisa disogok.
"Kalau kami bangun sistem yang baik, tidak ada OTT atau berkurang drastis OTT karena semua belanja melalui mesin, mesin tidak bisa disogok," kata Luhut di sela penutupan Business Matching 2024 di Sanur, Bali, dikutip dari Antara, Jumat (8/3/2024).
Luhut juga mengklaim beberapa bulan terakhir tidak terjadi pejabat negara dan pejabat di daerah terjaring OTT karena kasus dugaan korupsi.
"Dalam beberapa bulan terakhir kan tidak ada yang OTT, hampir tidak ada seingat saya di Pemda, kecuali suap jabatan tapi kalau untuk karena korupsi saya kira berkurang," kata Luhut.
Di sisi lain, imbuh Luhut, proses belanja tersebut juga diawasi oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk memastikan efisiensi dan produk yang dijual belikan juga memang produk dalam negeri.
"Jadi UMKM itu harus menikmati penggunaan produk dalam negeri yang mencapai sekitar Rp1.600 triliun dan ini angkanya terus berkembang sejalan perkembangan ekonomi RI," papar Luhut.
Selain itu, belanja produk dalam negeri memanfaatkan sistem digital yang merupakan bagian inovasi teknologi pemerintah (government technology) juga memberi ruang lebih besar efisiensi, efektivitas dan tepat sasaran sehingga tidak terjadi kebocoran.
Misalnya, dengan teknologi pemerintah tersebut belanja untuk subsidi pupuk hingga alokasi bantuan sosial sesuai dengan target sasaran.
"Sekarang sedang berjalan ke arah Government Tech dan kami berharap paling tidak di Dukcapil bisa selesai pada Juli ini sehingga itu membuat Indonesia maju satu langkah. Jadi orang mau korupsi itu makin susah," kata Luhut. (hal/rrd)
