Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian menyatakan pembahasan program makan siang gratis di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 menunggu pengumuman resmi pemenang Pemilu 2024 dari Komisi Pemilihan Umum (KPU). Sejauh ini uji coba dilakukan untuk belanja masalah.
Tenaga Ahli Kemenko Perekonomian, Ahmed Zaki Iskandar, mengatakan program makan siang gratis yang diusung pasangan capres nomor urut 02, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka tidak akan menggunakan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang sudah ada. Melainkan ada usulan dibuat BOS tambahan.
"Entah namanya (BOS) afirmatif, entah itu spesifik untuk makan siang, yang pasti skemanya BOS. Karena fokusnya kan di sekolah, kita kasih makan siangnya kan di sekolah, bukan di rumah," kata Zaki kepada wartawan di kantornya, Jakarta Pusat, Jumat (8/3/2024).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Usulan itu datang dari Pemkab Tangerang setelah dilakukan uji coba makan siang gratis di salah satu sekolah pada 29 Februari 2024. Jadi tidak akan mengganggu dana BOS yang sifatnya reguler.
"Yang diusulkan oleh Kabupaten Tangerang adalah melalui skema BOS. Ini sekali lagi garis bawahi, di luar atau tidak mengotak-atik bos reguler yang sekarang berjalan. Jadi ini ada BOS tambahan," ucapnya.
Selain itu, pemkab Tangerang juga mengusulkan agar pemerintah pusat melibatkan pedagang kecil di sekitar sekolah dalam program ini. Jadi makan siang gratis yang dibagikan berasal dari pedagang lingkungan sekolah juga.
"Usulan dari Kabupaten Tangerang kemarin adalah bagaimana bila makan siang menggunakan para pedagang lokal di sekeliling sekolah, kan ada yang tukang siomay, gado-gado, kemudian ada catering, termasuk ibu kantinnya," bebernya.
Meski begitu, Mantan Bupati Kabupaten Tangerang itu mengatakan terkait asal anggaran program makan siang gratis masih bisa berubah. Pasalnya pemerintah masih menampung berbagai usulan.
"Ada usulan lagi yang sebelumnya melalui DAK untuk dikirim ke kab/kota, kemudian dari kab/kota baru dikirim ke sekolah-sekolah. Jadi yang kita kumpulkan sekarang ini saran, ide, gagasan, kemudian kritik, termasuk masalah-masalah yang timbul itu nanti akan menjadi resume/kajian pemerintahan berikutnya apakah mereka akan menjalankan ini, berapa jalaninnya dan kapan, itu nanti diserahkan ke pemerintah berikutnya," pungkasnya.
(aid/eds)