.webp)
Sumber daya manusia (SDM) lokal diharapkan bisa bersaing di kancah global. Ada berbagai cara yang bisa dilakukan untuk mendorong daya saing SDM Indonesia, contohnya dalam pelatihan ataupun sertifikasi.
Terkait hal ini, pemerintah lewat LPJK Kementerian PUPR bersama pihak swasta yang tergabung dalam Kamar Dagang Industri (Kadin) menggelar Focus Group Discussion (FGD) Pelatihan Kerja Vokasi Konstruksi.
Kegiatan ini menjadi wadah untuk menentukan langkah strategis dalam memberi masukan bagi Kementerian PUPR guna meningkatkan kompetensi dan profesionalitas bagi masyarakat jasa konstruksi. Untuk menghadapi tantangan ke depan, masyarakat yang bekerja di sektor konstruksi wajib bersertifikasi kerja.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Wakil Ketua Umum Bidang Vokasi dan Sertifikasi Kadin Indonesia, Adi Mahfudz Wuhadji menjelaskan pentingnya diskusi yang dilakukan, khususnya dalam membentuk Sumber Daya Manusia (SDM) terampil.
"FGD ini dilaksanakan untuk memastikan bahwa program pelatihan kerja vokasi di sektor konstruksi, sesuai dengan kebutuhan terkini, berkualitas dan berdaya saing," ujarnya, Jumat (8/3/2024).
Selain itu, ia juga menambahkan bahwa Sertifikasi Profesi menjadi penting untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) unggul yang berdaya saing baik pada kancah nasional hingga global.
"Sertifikasi Profesi memberikan kepastian akan standarisasi kompetensi dan diferensiasi untuk tenaga kerja terampil dan kompeten guna pemenuhan SDM unggul memperkuat daya saing Bangsa di kancah persaingan regional dan global," tambahnya.
Menurut Wakil Ketua Umum Bidang PUPR & Infrastruktur, Insannul Kamil, kebutuhan jasa sektor konstruksi juga perlu untuk mengikuti arus kemajuan teknologi dan informasi yang kini telah dihadapi semua sektor ekonomi dan bisnis.
"Kondisi yang terjadi saat ini sudah sangat berbeda dengan yang terjadi 10 atau 15 tahun yang lalu, dimana perusahaan besar akan lebih menguasai dibanding perusahaan kecil. Saat ini, faktor yang paling menentukan adalah perusahaan mana yang dapat beradaptasi dan bergerak dengan sangat cepat, (perusahaan) itu lah yang akan mengalahkan perusahaan yang berjalan lebih lambat", ujarnya
Pada kesempatan ini, beliau juga menyampaikan bahwa kesiapan SDM pada sektor jasa konstruksi yang memiliki keahlian khusus dan teredukasi merupakan kunci dalam mencapai Indonesia Emas 2045.
Pengurus Bidang I LPJK, Ludy Eqbal Almuhamadi, menjelaskan secara komprehensif penyelenggaraan pelatihan kerja berbasis kompetensi khususnya di bidang konstruksi yang melibatkan Lembaga Pelatihan Kerja dan Lembaga Sertifikasi Profesi. Pemaparan materi diakhiri oleh Koordinator Perijinan dan Akreditasi Direktorat Bina Kelembagaan Pelatihan Vokasi, Fitroh A. Malik yang menjelaskan terkait proses akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja (LPK).
Kegiatan FGD ini diakhiri dengan penandatanganan Pakta Kesepahaman berisi poin-poin penting hasil diskusi yang telah dipandu oleh moderator. Harapannya hasil dari diskusi ini dapat menjadi acuan bersama dalam menentukan langkah-langkah inovatif yang dapat dilakukan semua pihak, khususnya pada sektor konstruksi.
"FGD ini bertujuan untuk memfasilitasi dialog antara Kadin Indonesia, BNSP, LPJK Kementerian PUPR dan semua pihak dalam membahas langkah-langkah inovatif dalam bidang dalam merancang langkah-langkah inovatif dalam pembentukan Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) yang fokus pada sektor konstruksi," tutur Ketua Panitia Pelaksana, Asep Rinda
