Ombudsman Sidak ke Pasar Induk Cipinang, Stok Beras Aman?

Ombudsman hari ini melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC), Jakarta Timur. Ada apa?

Anggota Ombudsman Yeka Hendra Fatika mengunjungi PIBC, Jakarta Timur, pada Jumat (15/3). Mengenakan seragam berwarna coklat, ia tiba pukul 14.05.

Ditemani Dirut PT Food Station Tjipinang Jaya, Pamrihadi Wiraryo, Yeka mengunjungi sejumlah distributor utama dan tempat pengepakan beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP).

"(beras) Lokal berapa yang masuk?" tanya Yeka kepada salah satu pedagang.

"Lokal persentasenya hampir 50%, sekarang sudah mulai masuk lokal," ucap Fajri (38), pemilik PT Arta Centra Niaga atau Beras Nambah.

Fajri kemudian menjelaskan, bahwa kondisi perberasan di PIBC hari ini sudah lebih baik dibandingkan dua bulan yang lalu. Kala itu, sebutnya, distributor sulit mendapatkan beras dari penggilingan.

Anggota Ombudsman Yeka Hendra Fatika mengunjungi Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC), Jakarta Timur, pada Jumat (15/3). Foto: Samuel Gading/detikcom

Kepada awak media, Yeka lantas menuturkan bahwa pihaknya melakukan sidak dalam rangka mengumpulkan informasi untuk melihat efektivitas kinerja pemerintah dalam melakukan stabilisasi harga beras.

"Jadi dalam rangka pengumpulan informasi, kami melakukan kunjungan lapangan," ucapnya.

Dari hasil kunjungan PIBC, Yeka menjelaskan bahwa tidak ada masalah dengan suplai beras di PIBC. Menurut keterangan sejumlah pedagang, stok beras lokal dan SPHP Bulog saat ini sudah membanjiri pasar.

Kendati demikian, ia menjelaskan lebih dari 50% beras yang berada di PIBC saat ini adalah beras impor alias SPHP Bulog. Beras Premium juga tersedia dan dijual dengan harga sekitar Rp 519 ribu/50kg. Oleh sebab itu, Yeka mengaku heran mendengar kabar bahwa harga beras masih tinggi di pasar.

"Pertanyaan yang perlu didalami kenapa pasokan lancar tapi harga beras tak kunjung turun? Ini yang jadi persoalan. Padahal pelaku usaha di sini sekilas terlihat dari banderol harga sudah menjalankan instruksi pemerintah," pungkasnya.