.webp)
Argentina saat ini tengah dilanda krisis ekonomi akibat inflasi yang telah meroket hingga 276%. Kondisi ini membuat biaya hidup di Negara Amerika Selatan tersebut semakin tinggi hingga membuat angka kemiskinan melonjak sampai 57%.
Melansir dari Reuters, Sabtu (16/3/2024), untuk mengatasi ini pemerintah Argentina yang saat ini dipimpin oleh Presiden Javier Milei mengeluarkan 'Dekrit Reformasi Ekonomi' pada Desember 2023 lalu.
Sayang, dekrit tersebut ditolak Dewan Senat Argentina usai melakukan pemungutan suara pada Kamis (15/3) kemarin. Dekrit yang awalnya berisi lebih dari 600 pasal itu akhirnya ditolak dengan selisih suara 42 menolak 25 setuju dan empat abstain.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"(Alasan penolakan dekrit tersebut) sangat sederhana: tidak konstitusional," kata Martin Lousteau selaku salah satu anggota Senat Argentina yang menolak dekrit tersebut.
Meski begitu, dekrit revolusi ekonomi Milei ini masih berlaku. Sebab aturan itu baru bisa digugurkan atau dibatalkan secara definitif jika majelis (DPR) Argentina ikut menolak.
Sebagai informasi, sebelumnya Presiden Argentina Javier Milei telah menandatangani dekrit reformasi ekonomi selang beberapa hari usai dirinya menjabat pada Desember lalu. Dekrit tersebut berisi sejumlah aturan dan langkah-langkah pemerintah untuk memperbaiki ekonomi negara yang sedang porak poranda itu.
Adapun isi dari dekrit tersebut mencakup kebijakan devaluasi peso lokal lebih dari 50%, melakukan pemotongan belanja negara, menargetkan subsidi untuk berbagai sektor seperti utilitas dan transportasi, mengatur penerimaan pajak negara, perubahan aturan ketenagakerjaan, hingga menyederhanakan program kesejahteraan rakyat.
Dekrit yang sudah berjalan selama kurang lebih tiga bulan ini memang dinilai ampuh menghadapi ketidakseimbangan fiskal Argentina saat ini. Namun di saat yang bersamaan aturan itu juga berdampak buruk pada banyak penduduk.
(hns/hns)
