PDIP: SBY-JK Populis Tapi Tak Sukses di Ekonomi

Jakarta - Kinerja pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Wapres Jusuf Kalla (JK) dinilai tidak berhasil di bidang ekonomi. Yang patut diacungi jempol adalah SBY-JK tetap populis.Kritikan atas kinerja SBY-JK dilontarkan Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Ekonomi dan Keuangan, Emir Moeis dalam konfrensi pers yang bertajuk "Evaluasi dan Catatan Kritis Pemerintahan SBY-JK di Bidang Ekonomi dan Pengelolaan APBN", di Finance Club, Graha Niaga Lt.27, Jl. Jenderal Sudirman Kav.58, Jakarta Selatan, Jum'at (29/12/2006). Emir didampingi oleh tim ahlinya, Fauzi Ichsan dan Zuliansyah.Emir menjelaskan, berdasarkan fakta-fakta yang ada, sederet persoalan ekonomi diakibatkan tidak efektif dan efisiennya sistem serta pengelolaan struktur pemerintah yang dipimpin SBY. Mulai dari lemahnya implementasi di lapangan yang mengakibatkan angka pengangguran meningkat, fenomena rakyat yang mengkonsumsi nasi aking, hingga berbagai kendala di sektor riil.Ia pun menarik kesimpulan, hingga akhir tahun 2006 pemerintahan SBY-JK belum berhasil mengembangkan perekonomian. Menurutnya pula kita tidak bisa menyalahkan satu atau dua menteri. Tetapi merupakan kelemahan kesatuan sistem secara utuh dibawah kepemimpinan SBY."Tapi hebatnya, ditengah krisis ekonomi ini tim SBY tetap mempertahankan citra yang populis khas SBY. Sehingga sejumlah penelitian masih menunjukkan persepsi positif masyarakat terhadap kinerja pemerintah. Sepertinya saya harus banyak belajar dengan dia soal itu," kritik Emir sambil tertawa.Fauzi Ichsan selaku staf ahli tim ekonomi DPP PDI Perjuangan menambahkan, persoalan sektor riil yang mengakibatkan deindustrialisasi dan melemahnya daya beli masyarakat akibat pemerintah yang belum serius menangani enam permasalahana utama. Permasalahan itu adalah ketidakpastian hukum, otonomi daerah, perburuhan, infrastruktur yang tidak memadai, perpajakan dan bea cukai. "Titik balik terjadinya deindustrialisasi adalah ketika terjadi kenaikan BBM sebesar 126% pada Oktober 2005," katanya.Namun demikian, lanjutEmir Moeis, reshuffle kabinet terkait ataupun mengganti presiden ditengah jalan bukan pilihan yang bijaksana untuk kesejahteraan rakyat. Menurutnya yang harus diganti adalah sistem, strategi dan gaya pengelolaannya. "Moment yang paling tepat untuk memperbaiki perekonomian adalah tahun 2007. Karena pada pertengahan 2008, suasana politik mulai 'memanas' menjelang pemilu 2009. Sehingga perbaikan ekonomi yang murni berorientasi kepada rakyat akan terdistorsi kepentingan politik," ujar Emir yang juga Ketua Panitia Anggaran DPR ini. (qom/qom)