APBD 2006 yang Bisa Dimanfaatkan Publik Cuma 11%

Jakarta - Anggaran Belanja dan Pembangunan Daerah (APBD) 2006 yang manfaatnya dirasakan untuk kepentingan publik hanya 11 persen. Jumlah ini pun masih harus dipotong biaya manajemen (cost management) di setiap proyeknya.Demikian hasil analisis yang dilakukan Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) yang dilakukan sepanjang 2006 di 17 kabupaten jaringannya, seperti dipaparkan oleh Roy Salam, dalam jumpa pers catatan akhir tahun 2006 di Jalan Duren 3 Selatan No 68 A, Jakarta, Rabu (3/1/2007).Terungkap dana APBD yang dirasakan masyarakat sekitar 11-40 persen. Penggunaan dana ini mencakup pembangunan sosial, pengentasan kemiskinan dan ekonomi, infrastruktur layanan publik dan lainnya.Alokasi ini pun masih harus dipotong cost management di setiap proyek seperti honor pekerja dan administrasi proyek. Di sisi lain sekitar 40-60 persen APBD digunakan untuk belanja birokrasi seperti gaji, honor dan lain-lain. Kemudian sebanyak 2-5 persen untuk perjalanan dinas, 10-26 persen untuk peralatan rutin seperti sarana dan prasarana pendukung. Kabupaten yang paling rendah mengalokasikan dana untuk publik adalah Kabupaten Dairi Sumut. Sedangkan yang paling tinggi mengalokasikan ke masyarakat adalah Kabupaten Gresik sebesar 40 persen.Menurut Roy, pembangunan lebih diprioritaskan kepada kebutuhan mesin birokrasi bukan untuk pertumbuhan masyarakat. "Padahal birokrasi harusnya berperan sebagai pelayan masyarakat tapi justru malah minta dilayani dengan anggaran yang besar. Tapi pelayanan ke publik tidak membaik seperti pembuatan KTP di Jakarta mencapai Rp 200 ribu," tutur Roy.Dari 17 kabupaten yang disurvei, Fitra mengambil 7 kabupaten untuk diteliti tentang anggaran pendidikan dan kesehatannya. Hasilnya, dari 7 kabupaten itu rata-rata anggaran pendidikan hanya sekitar 8 persen, sedangkan kesehatan rata rata 9 persen. Keduanya diluar anggaran gaji dan honor. Ke-7 kabupaten itu adalah Malang, Gresik, Lamongan, Depok, Bima, Sumbawa, dan Polmas. (ir/ir)