.webp)
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan program peremajaan sawit rakyat (PSR) rata-rata baru mencapai sekitar 50 ribu hektare (Ha) per tahun sejak 2017. Padahal Presiden Joko Widodo (Jokowi) menargetkan realisasinya 180 Ha per tahun.
"Rata-rata (PSR) kita baru mencapai sekitar 50 ribu Ha per tahun dan ini kurang dari 30% dari target yang waktu itu dicanangkan Bapak Presiden 180 ribu Ha per tahun," kata Airlangga dalam Rapat Koordinasi Nasional tentang Rencana Aksi Nasional Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan (RAN-KSB) Tahun 2019-2024 di Hotel Indonesia Kempinski Jakarta, Kamis (28/3/2024).
Airlangga pernah bilang, masalah utama mandeknya peremajaan sawit adalah aturan yang mewajibkan petani sawit rakyat harus memiliki sertifikat tanah dan juga rekomendasi dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Nah rekomendasi dari KLHK itu lah yang banyak membuat petani rakyat kesulitan. Untuk itu, pemerintah akan merevisi Peraturan Kementerian Pertanian agar syarat dikurangi sehingga petani sawit yang memiliki sertifikat lahan bisa langsung mendapatkan program peremajaan ini.
"Kita tahu untuk memperoleh rekomendasi dari KLHK bukan sesuatu yang mudah, sehingga implementasinya terhambat. Kita bagi masyarakat atau rakyat yang sudah punya sertifikat itu langsung dilakukan program replanting. Karena timing-nya sedang tepat," kata Airlangga usai rapat terbatas di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (27/2/2024).
Dengan begitu Airlangga berharap realisasi kebijakan PSR bisa lebih dipercepat. Dukungan lain yang diberikan yakni menaikkan dua kali lipat dana PSR kepada para petani rakyat, dari Rp 30 juta per Ha menjadi Rp 60 juta per Ha.
"Pemerintah turut menyalurkan dana PSR melalui BPDPKS sebesar Rp 9,25 triliun dengan luas lahan 331.007 Ha dan pemerintah akan meningkatkan biaya untuk PSR dari Rp 30 juta, jadi Rp 60 juta per Ha," jelas Airlangga.
Adanya tambahan dana itu diharapkan petani bisa mendapatkan tambahan biaya hidup. Selama ini biaya Rp 30 juta per Ha dinilai hanya cukup untuk operasional selama setahun saja, sedangkan sawit baru bisa dipanen hasilnya selama empat tahun.
"Kita berharap dengan kenaikan biaya menjadi Rp 60 juta itu nanti tidak hanya di tahun pertama, tapi tahun kedua dan ketiga bisa dibiayai untuk penghidupan para pekebun," ucap Airlangga.
Simak Video: Prabowo Optimistis RI Swasembada Energi: Solar 100% dari Kelapa Sawit
