Kejar Pengusaha Nakal, Pemerintah Harus Bentuk NCP

Jakarta - Pemerintah harus segera membentuk National Contact Point (NCP) untuk mengejar para pengusaha nakal yang kabur meninggalkan setumpuk masalah dengan buruhnya.Selama ini, Indonesia tidak memiliki NCP ataupun lembaga sejenisnya, sehingga sulit untuk mengejar para pengusaha nakal. Jika Indonesia memiliki lembaga ini, maka Indonesia bisa mengejar pemilik usaha dari negara-negara maju yang tergabung dalam Organization for Economic Cooperations and Development (OECD).Hal tersebut diungkapkan oleh Ketua Umum DPP Konferensi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) Rekson Silaban, usai bertemu Wapres Jusuf Kalla di kantor wapres, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Kamis (4/1/2007).Rekson ditanya komentarnya mengenai penanganan pemerintah terkait kaburnya pemilik perusahaan rekanan Adidas Group. Rekson mengaku asosiasinya tidak ikut dalam masalah perburuhan di pabrik eks rekanan Adidas tersebut."Saya tidak intervensi karena itu dari serikat pekerja yang lain. Saya tidak boleh langsung datang kesitu. Tapi dari situ memang banyak yang missing. Banyak perusahaan yang kabur karena Indonesia tidak punya aturan dari OECD guideline," ujarnya.Rekson menjelaskan, OECD melarang praktek curang termasuk kabur dari negara tempat berinvestasi, sehingga Indonesia tidak bisa mengejar mereka. "Karena tidak ada perjanjian ekstradisi, Indonesia harus segera membuat national contact point untuk mencegah tindakan curang negara OECD termasuk Korea dan Jepang," sarannya. Menurut Rekson, sejauh ini tidak ada usaha pemerintah untuk mengejar pengusaha yang kabur ke negerinya. "Mereka tidak bisa meminta pengusaha kembali ke Indonesia. Jika dibiarkan, hal ini bisa menjadi tren pengusaha yang lain," tandasnya. (qom/ir)