.webp)
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati selesai menjadi saksi dalam sidang sengketa Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK). Bendahara Negara itu memandang forum ini menjadi cara merawat nalar publik mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
"Forum yang baik ini menjadi salah satu cara dalam merawat nalar publik mengenai APBN," kata Sri Mulyani dalam unggahannya di Instagram saat menghadiri sidang sengketa Pilpres 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta Pusat, Jumat (5/4/2024).
Lewat forum tersebut, Sri Mulyani berkesempatan menjelaskan dan mendiskusikan mengenai APBN yang dianggap sebagai instrumen penting dan strategis bernegara. APBN dianggap wujud kehadiran negara untuk menuju kesejahteraan yang berkeadilan melalui belanja publik termasuk subsidi, bansos dan jaminan sosial.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"(APBN) menjadi sarana gotong-royong anak bangsa, di mana yang mampu berkontribusi lebih besar, sedangkan yang tidak mampu perlu dibantu," ucapnya.
Sebagai instrumen yang sangat penting, Sri Mulyani tahu betul bahwa APBN harus dijaga bersama dengan tata kelola yang baik, amanah, berintegritas dan profesional dalam upaya mencapai cita-cita bersama. Dalam hal ini ia mengutip peribahasa Jawa dan ayat Al-Quran.
"Cita-cita bersama yaitu 'gemah ripah loh jinawi'-baldatun thayyibatun wa rabbun ghofur, negeri yang damai, adil, makmur dan sejahtera," ujar Sri Mulyani.
Dalam kesempatan itu, Sri Mulyani menegaskan bahwa proses penyusunan APBN 2024 tidak ada kaitannya dengan pilpres 2024. Dalam penetapannya bahkan dilakukan sebelum ditetapkan pasangan capres dan cawapres.
"Penetapan UU APBN 2024 telah selesai sebelum batas waktu pendaftaran pasangan capres cawapres yang dijadwalkan 25 Oktober 2023. Dengan demikian dapat kami pastikan penyusunan APBN 2024 dan penetapan menjadi UU tidak dipengaruhi oleh siapa-siapa yang akan maju menjadi pasangan capres dan cawapres pada Pemilu 2024," tegasnya.
(aid/rrd)
