.webp)
Dolar Amerika Serikat (AS) yang terus menguat dan kondisi Timur Tengah yang memanas menjadi perhatian Menteri BUMN Erick Thohir. Kondisi tersebut dikhawatirkan memberikan dampak ke BUMN terutama yang mengandalkan bahan baku impor, serta memiliki utang luar negeri.
Utang luar negeri BUMN sendiri tercatat dalam Statistik Utang Luar Negeri Indonesia (SULNI) Bank Indonesia (BI) edisi April 2024. Seperti dikutip detikcom, Senin (22/4/2024), utang luar negeri (ULN) Indonesia pada Februari 2024 tercatat US$ 407,3 miliar, atau tumbuh 1,4% yoy.
ULN pemerintah pada Februari 2024 tercatat US$ 194,8 miliar atau tumbuh 1,3% yoy. Sementara, ULN swasta tercatat US$ 197,4 miliar atau mengalami kontraksi pertumbuhan 1,3% yoy.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dalam laporan tersebut, utang BUMN masuk dalam kelompok ULN Swasta. Per Februari 2024, utang luar negeri bank BUMN tercatat US$ 6,6 miliar, lebih rendah dari posisi Februari tahun sebelumnya US$ 8,0 miliar.
Kemudian, utang luar negeri untuk lembaga keuangan bukan bank BUMN tercatat US$ 1,8 miliar pada Februari 2024. Angka tersebut juga lebih rendah dibanding Februari 2023 sebesar US$ 2,2 miliar.
Selanjutnya, utang luar negeri perusahaan bukan lembaga keuangan BUMN tercatat sebesar US$ 40,6 miliar pada Februari 2024. Angka tersebut juga lebih rendah jika dibanding dengan Februari 2023 yakni sebesar US$ 42,9 miliar.
Untuk diketahui, Erick Thohir sebelumnya memberikan peringatan kepada setiap perusahaan pelat merah di tengah kondisi penguatan dolar AS terhadap rupiah hingga berada di level Rp 16.200. Erick mengatakan, dirinya telah memberikan arahan kepada jajaran BUMN untuk mengoptimalkan pembelian dolar AS. Ia juga meminta agar BUMN melakukan perhitungan detail atas risiko secara finansial.
"Kemarin saya warning untuk setiap perusahaan. Benar harus punya test stress dengan mengoptimalkan berbagai kesempatan," kata Erick dalam halalbihalal bersama media di Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (20/4).
Memburuknya situasi geopolitik dunia imbas konflik Iran-Israel ini dikhawatirkan akan mendatangkan dampak negatif dan membebani BUMN. Hal ini terutama bagi yang bergantung pada bahan baku impor serta yang punya porsi utang luar negeri besar dalam dolar AS seperti MIND ID, PLN, Pertamina, hingga BUMN farmasi.
Meski begitu, menurut Erick secara rinci langkah perusahaan-perusahaan pelat merah ini akan menyesuaikan dengan manajemen masing-masing. Pasalnya, perusahaan punya pendekatan berbeda terkait penggunaan dolar AS ini. Hal ini tergantung atas situasi belanja modal hingga utang luar negerinya.
"Antara (BUMN) Farmasi, MIND ID, Garuda Indonesia, punya konteks berbeda. Tergantung situasi capex, opex, utang, income rupiah atau income dolar. Itu komplikasinya banyak," terang dia.
(acd/rrd)
