Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyebutkan pihaknya setidaknya memiliki sejumlah strategi untuk mewujudkan ekonomi biru. Setidaknya, ada 5 strategi yang dimiliki untuk meningkatkan sekaligus menjaga potensi kelautan di Indonesia.
Menteri Kelautan Dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengatakan langkah itu dilakukan untuk menjawab kebutuhan protein di masa mendatang. Pasalnya, populasi manusia di bumi diprediksi bakal terus meningkat sehingga mempengaruhi kebutuhan protein yang bersumber dari kelautan.
"Peningkatan populasi tersebut meningkat pada kebutuhan protein diperkirakan meningkat 70%. Sumber protein dari hayati laut," kata Sakti di acara Indonesia Aquaculture Business Forum 2024, Jakarta, Senin (29/4/2024).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dia mengatakan setidaknya ada 5 implementasi yang telah dijalankan oleh KKP untuk merealisasikan ekonomi biru. Hal itu juga dilakukan untuk menahan eksploitasi berlebih yang kerap dilakukan oleh manusia.
Untuk strategi pertama yakni memperluas kawasan konservasi laut. Menurutnya hal ini dilakukan untuk menjaga populasi perikanan dan hayati yang dimiliki Indonesia.
"Pertama, memperluas kawasan konservasi laut. Saya sampaikan agar semua pihak paham pentingnya konservasi untuk menjaga populasi perikanan atau hayati kita agar tetap terjaga dengan baik," jelasnya.
Kedua, dia menyebutkan pentingnya untuk mengontrol penangkapan ikan di masa mendatang. Hal itu sudah sesuai dengan peraturan pemerintah.
"Penangkapan ikan kedepan harus mulai terukur dengan baik. jadi sudah dilindungi dengan PP (Peraturan Pemerintah) Nomor 11 Tahun 2023 dan ini sebetulnya untuk kepentingan bagi generasi mendatang supaya tetap kedepan ikan dengan baik," tuturnya.
Ketiga berupa pengembangan budidaya laut, pesisir, dan daratan yang berkelanjutan. Menurutnya, keberlanjutan merupakan hal penting untuk memastikan sektor tersebut bisa terus dimanfaatkan oleh generasi selanjutnya.
"Ini harus bisa menjadi masa depan negeri ini. Kita harus jadi juara di bidang aquaculture atau budidaya," ungkapnya.
Keempat, pengawasan dan pengendalian kawasan pesisir serta pulau-pulau kecil. Menurutnya, langkah ini dilakukan untuk menyeimbangkan antara keberlanjutan pariwisata maritim agar tidak merusak.
"Lawannya adalah pariwisata maritim. Bukan berarti tidak boleh tapi harus dijaga dengan baik, kalau tidak maka akan terjadi kerusakan yang massif," katanya.
Terakir, dia mengatakan pihaknya turut melibatkan nelayan untuk bersama melakukan pembersihan sampah plastik di lautan dan pesisir.
"Kita akan tingkatkan (pembersihan sampah plastik) sehingga 5-10 tahun sehingga Indonesia tidak menjadi negara yang memiliki sampah yang besar," tutupnya.
(akn/ega)