Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI menambah armada. Hal ini menjadi salah satu evaluasi mudik Lebaran 2024 yang dilakukan Jokowi bersama para menteri di Istana Merdeka, Jakarta Pusat.
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menjelaskan alasan penambahan armada kereta api yang diminta Jokowi karena banyak pemudik yang senang naik moda transportasi tersebut. Moda satu ini menjadi salah satu favorit masyarakat untuk kembali ke kampung halaman.
"Dalam survei kita, orang itu paling seneng naik kereta api, tapi jumlah (armada kereta api) terbatas. Oleh karena itu, kami mengusulkan dan pak presiden setuju agar KAI menambah jumlah kereta api, sehingga perjalanan kereta yang memang diminati itu bertambah," papar Budi Karya dalam keterangan pers di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (6/5/2024).
Berdasarkan survei Kementerian Perhubungan, dari total 193 juta pemudik, 20,3% atau 39,32 juta di antaranya menjadikan kereta api sebagai sarana transportasinya untuk mudik.
Mudik Gratis Ditambah
Jokowi, kata Budi Karya, juga meminta agar lebih banyak instansi pemerintah maupun swasta menyediakan mudik gratis. Tahun ini program mudik gratis yang dilakukan banyak pihak hanya memiliki kapasitas 133 ribu penumpang. Padahal ada 193 juta orang yang bepergian.
"Mudik gratis sekarang cuma 133 ribu, kalau dibandingkan 193 juta itu kan masih kecil. Nah, ini seyogyanya semua instansi pemerintah melakukan mudik gratis. Rutenya juga tidak saja ke Jawa, tapi juga Sumatera," kata Budi Karya.
Kemudian yang menjadi hasil evaluasi mudik Lebaran 2024 adalah di sektor penyeberangan, Jokowi meminta agar pelabuhan penyeberangan di Selat Sunda dan Selat Bali ditambah. Selain itu, perlu juga ada tambahan penyediaan kapal yang lebih besar dan lebih cepat agar perpindahan masyarakat lebih efektif.
Selain itu, Budi Karya juga diminta menyiapkan lahan yang bisa digunakan sebagai rest area sementara. Pasalnya, pengalaman pada saat musim mudik lebaran, rest area tidak hanya menjadi tempat istirahat, namun untuk mengatur sistem delay lalu lintas.
"Jadi, katakan lah ada 10 atau 15 tempat dibebaskan, masing-masing 5 hektare sekarang untuk rest area saja, nanti suatu waktu ini menjadi sesuatu lahan yang bermanfaat untuk membuat rest area," beber Budi Karya.
(hal/ara)